MEDAN, iKoneksi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus gencarkan perlawanan terhadap hoax, penggunaan isu SARA, politik uang, serta netralitas ASN. Hal ini perlu dilakukan karena suhu politik semakin meningkat meski belum memasuki masa kampanye.
Penegasan itu disampaikan Koordinator Divisi Humas Datin Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu di Bandara KNO, Selasa (27/08/2024), sekembali dari Jakarta usai menghadiri Launching IKP secara nasional.
Menurutnya, peran strategis para tokoh bisa menjadi penyejuk bagi masyarakat Sumut. Para tokoh agama dapat menyejukkan umatnya masing-masing dan bagi tokoh msyarakat bisa mempererat tali silaturahim antar golongan maupun kelompok masyarakat. Sumut yang sangat beragam butuh perekat yang efektif untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan selama pemilihn kepala daerah berlangsung.
“Saya sebagai pribadi dan lembaga pengawas Pemilu mengapresiasi seluruh para tokoh di Sumut yang senantiasa memposisikan diri sebagai penyejuk dan perekat bagi masyarakat. Kita berharap upaya itu bisa dilakukan secara masif oleh seluruh tokoh di Sumut,” kata Saut Boangmanalu.
Saut mengajak semua pihak untuk ambil peran aktif menjaga suasana damai, menghormati perbedaan, serta selalu bersikap positif dalam menanggapi setiap tahapan dan dinamika politik.
“Kita semua wajib saling menghormati, jangan menjelekkan pihak manapun yang sedang berkompetisi. Boleh mendukung dan menyampaikan hal-hal baik calon yang diusungnya tetapi jangan menjelekkan, menghina, jangan mengintimidasi apalagi memprovokasi dan anarkis. Ini perilaku yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Benar-benar harus kita jaga suasana ini baik hingga semua tahapan pemilihan selesai nantinya” tegas alumni STAKPN Tarutung itu.
Untuk itu, imbuhnya, sangat penting saling menjaga dan saling mengingatkan sejak dini. Dan Bawaslu Sumut membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang ada di Sumut untuk bekerjasama dengan dalam ruang-ruang pengawasan partisipatif.
“Silahkan bagi siapapun yang hendak mendapatkan informasi ataupun berkeinginan ikut dalam pengawasan partisipatif secara aktif untuk berdiskusi dengan jajaran kami Bawaslu kabupaten kota, Panwascam atau PKD kami. Hal ini kita lakukan untuk memastikan proses perjalanan Pemilihan Serentak 2024 ini benar-benar berjalan baik, sesuai aturan, jujur dan adil” pungkasnya. (rilis/iKoneksi.com)
Komentar