Kota Malang, iKoneksi.com – Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, kelangkaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Malang menjadi perhatian serius. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur V Malang Raya, Ir. Andreas Eddy Susetyo, menyoroti situasi ini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam operasi pasar di Kantor Pos Kota Malang pada Jumat (28/2/2025).
Dalam tinjauannya, Andreas menemukan beras SPHP seharga Rp11.000 per kilogram yang seharusnya tersedia bagi masyarakat tidak ditemukan di pasaran. Ia menegaskan keterbatasan stok ini berpotensi memicu inflasi, terutama saat daya beli masyarakat sedang menurun.
Gejolak Harga Sembako Jelang Ramadan
Saat melakukan pemantauan, Andreas mengungkapkan harga sejumlah bahan pokok masih mengalami gejolak. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas utama, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, meskipun secara keseluruhan stok bahan pokok masih tersedia.
“Hari ini kita memantau kesiapan persediaan bahan pokok menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Salah satu tugas kami di DPR adalah membantu pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pemerintah Pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah, termasuk operasi pasar melalui Bulog dan Food ID bekerja sama dengan Kantor Pos, ketersediaan beras SPHP tetap menjadi persoalan utama bagi masyarakat.
“Yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan beras SPHP seharga Rp11.000 per kilogram yang saat ini tidak ditemukan di pasaran,” ungkapnya.
Setelah berkoordinasi dengan pihak Bulog, Andreas menemukan bahwa beras SPHP untuk Zona 1, termasuk wilayah Jawa, sementara tidak didistribusikan. Hal ini terjadi karena Bulog saat ini tengah fokus pada penyerapan gabah kering panen, sehingga yang beredar di pasaran hanya beras premium dengan harga Rp13.000 per kilogram.
Ancaman Inflasi Jika Harga Beras Tak Terkendali
Andreas menegaskan bahwa kelangkaan beras SPHP ini bisa berdampak besar pada inflasi, mengingat daya beli masyarakat yang semakin terbatas.
“Ini menjadi persoalan karena dengan kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun, harga beras Rp11.000 per kilogram sangat dibutuhkan. Jika harga tetap di Rp13.000, tekanan inflasi akan semakin meningkat,” tegasnya.
Tak hanya beras, Andreas juga menyoroti ketersediaan minyak goreng murah, khususnya Minyak Kita, yang harus tetap tersedia dengan harga yang wajar. Menurutnya, minyak goreng murah menjadi patokan utama bagi masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Minyak Kita harus tetap tersedia dengan harga yang wajar, karena ini menjadi patokan bagi masyarakat bawah,” sebutnya.
Perlu Mekanisme Distribusi yang Lebih Ketat
Dalam sidaknya, Andreas juga menyoroti mekanisme pembelian sembako bersubsidi yang perlu diperbaiki agar tepat sasaran. Saat ini, pembelian beras SPHP menggunakan KTP, namun ia menilai perlu ada koordinasi lebih lanjut agar tidak terjadi pembelian berulang oleh kelompok tertentu.
“Saat ini pembelian menggunakan KTP, tapi harus ada koordinasi lebih lanjut agar tidak ada pembelian berulang oleh kelompok tertentu. Jangan sampai niat baik ini justru tidak tepat sasaran,” tutur Andreas.
Sementara itu, salah satu pembeli di operasi pasar, Rizki Amalia, mengaku bersyukur bisa mendapatkan gula dengan harga lebih murah dibandingkan di pasar umum.
“Saya beli gula di sini karena lebih murah, kalau di luar harganya Rp17.500 per kilogram. Saya pakai sendiri di rumah, tidak dijual lagi. Kalau beli banyak bisa hemat Rp10.000,” lugas Andreas.
Pemantauan Berlanjut ke Program Ketahanan Pangan
Selain meninjau operasi pasar di Kantor Pos Kota Malang, Andreas Eddy Susetyo juga dijadwalkan berdialog dengan masyarakat serta memantau program kemandirian ketahanan pangan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses yang cukup terhadap bahan pangan dengan harga yang stabil menjelang Ramadan.
“Dengan lonjakan harga yang masih terjadi dan pasokan beras murah yang belum kembali normal, harapan kini bertumpu pada respon cepat pemerintah dalam mengatasi kelangkaan beras SPHP,” tandas Andreas. (04/iKoneksi.com)
