Jambi, iKoneksi.com – Perum Bulog menegaskan sikap tegasnya: tidak akan melakukan impor beras sepanjang tahun 2025. Komitmen ini menjadi langkah strategis yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memaksimalkan produksi pangan dalam negeri, mengangkat kesejahteraan petani, serta mengarahkan bangsa menuju swasembada yang berkelanjutan. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi mengenai kebutuhan impor dan menegaskan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi.
Di tingkat daerah, data lapangan menunjukkan ketahanan stok yang kuat. Di Provinsi Jambi, ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 25.936 ton, ditambah stok dalam perjalanan sebanyak 16.110 ton. Total tersebut dinilai sangat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga April 2026.
Pemimpin Wilayah Bulog Jambi, Ali Ahmad Najih Amsari, menyampaikan hal itu dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Ia menegaskan penyaluran bantuan juga diproyeksikan rampung 100 persen pada pekan depan, mencakup wilayah Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Kuala Tungkal, Merangin, Muaro Bungo, hingga Sungai Penuh.
“Kondisi ini mencerminkan penguatan cadangan di daerah bukan sekadar target administratif, tetapi bagian integral dari sistem mitigasi ketahanan pangan nasional. Dengan stok stabil dan sebaran distribusi yang merata, sata memastikan wilayah pesisir, perbatasan, hingga kepulauan tetap memperoleh akses pasokan tanpa gangguan,” kata Ali.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan tertulisnya kembali menegaskan bahwa institusinya siap mengawal stabilitas pangan nasional.
“Dengan ketersediaan cadangan beras pemerintah yang sangat mencukupi dan jaringan logistik yang siap mendukung penyaluran hingga ke wilayah terluar, kami memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan aman, stabil, dan terjangkau,” ujarnya.
Rizal menekankan keberhasilan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Konsistensi Bulog dalam memperkuat manajemen logistik, meningkatkan kesiapan distribusi, serta mengamankan cadangan pada titik suplai prioritas, menjadi kunci tercapainya ketahanan stok nasional. Optimalisasi pergerakan stok antarwilayah juga terus dilakukan untuk mencegah kesenjangan pasokan antar daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang karakter geografisnya menantang.
Rizal menyebutkan keputusan untuk tidak melakukan impor pada 2025 bukan semata kebijakan ekonomi, melainkan strategi besar untuk mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia. Dengan menempatkan petani sebagai pusat produksi dan memperkuat rantai pasokan domestik, pemerintah ingin memastikan bahwa ketahanan pangan tidak rapuh terhadap guncangan global.
“Komitmen ini sekaligus menjadi sinyal optimisme Indonesia tengah bergerak menuju swasembada pangan yang lebih kokoh. Dengan stok aman, distribusi tertata, dan komitmen kuat dari pusat hingga daerah, Bulog menunjukkan bahwa menjaga dapur masyarakat tetap mengepul adalah kerja panjang yang dilakukan dengan disiplin dan keberlanjutan,” pungkasnya.
