Jakarta, iKoneksi.com – Keputusan Effendi Simbolon, salah satu politisi senior PDI Perjuangan, untuk ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kampanye mendukung Ridwan Kamil menuai sorotan tajam. Langkah ini menjadi sorotan karena Ridwan Kamil diketahui bukan merupakan kader PDI Perjuangan, melainkan salah satu kandidat yang didukung koalisi lintas partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memberikan tanggapan tegas terkait tindakan Effendi. Dalam keterangannya kepada awak media, Said menyebut bahwa situasi ini mencerminkan dinamika politik yang melelahkan.
“Saya sudah capek dengan dinamika semacam ini. Kita semua tahu, PDI Perjuangan punya garis partai yang jelas dalam mendukung kader-kadernya sendiri. Kalau ada yang justru keluar jalur, tentu menjadi tanda tanya besar,” ujar Said saat ditemui di DPP PDIP, Sabtu (23/11/2024).
Menurut Said, mengambil tindakan terhadap Effendi tidak akan berdampak signifikan pada tingkat elektabilitas. Ia mencontohkan dirinya sendiri, yang berhasil meraih suara terbanyak di Indonesia sebagai calon legislatif pada Pileg 2024, namun pencapaian tersebut tidak otomatis berpengaruh pada elektoral kandidat yang ia dukung dalam pilkada.
“Dalam pilkada, yang menentukan adalah ketokohan kandidat. Mau seribu Said dengan suara terbanyak di republik ini, tetap tidak ada pengaruhnya kalau calon itu sendiri tidak punya daya tarik,” ujarnya.
Said juga mengaku tidak mengetahui status terbaru keanggotaan Effendi di PDI-P, terutama setelah Effendi mengambil langkah mendukung Ridwan Kamil. Selain itu, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai sejauh mana dukungan Presiden Joko Widodo dapat memengaruhi peluang kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Said menegaskan bahwa PDI-P kini fokus pada Pilkada Jakarta untuk memenangkan pasangan Pramono Anung dan Abdullah Azwar Anas.
“Struktur partai, relawan, dan masyarakat sipil semuanya bergerak bersama menuju satu tujuan pada 27 November nanti,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden Jokowi, yang dinilai tetap menjaga netralitas meski menghadiri acara yang melibatkan kandidat dari partai lain.
“Pak Jokowi itu presiden ketujuh, tentu memiliki kebebasan untuk mengambil sikap, selama tetap menjaga fairness. Pilkada Jakarta sebagai etalase republik harus berlangsung sesuai aturan, jangan sampai dinodai oleh hal-hal di luar konteks,” pungkasnya.
Kejadian ini menjadi sinyal bahwa dinamika politik menjelang Pemilu 2024 semakin memanas, dengan berbagai manuver yang melibatkan tokoh-tokoh penting di panggung nasional. Publik kini menantikan bagaimana PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi akan menanggapi situasi ini dalam waktu dekat. (04/iKoneksi.com)
Komentar