GMNI Tuntut KPK Tangkap Harun Masiku di Aksi Hakordia 2024

Jakarta, iKoneksi.com – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/12/2024). Aksi yang melibatkan sekitar 500 demonstran ini membawa tuntutan tegas kepada KPK untuk segera menunjukkan kinerja nyata dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Imanuel Cahyadi, dalam orasinya, menuntut lembaga antirasuah tersebut, yang kini dipimpin oleh kepemimpinan baru, untuk bekerja keras sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mendesak KPK untuk segera menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan perintah Presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Imanuel dalam keterangannya yang diterima Selasa (17/12/2024).

Tuntutan GMNI: Tangkap Harun Masiku!

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan GMNI adalah percepatan penangkapan buronan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang telah buron selama lima tahun.

“Penangkapan Harun Masiku semakin hari semakin menggelisahkan rakyat. Lambannya penanganan kasus ini menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja KPK,” tegas Imanuel.

GMNI menilai bahwa kasus Harun Masiku mencerminkan lemahnya upaya KPK dalam mengejar koruptor besar yang hingga kini masih bebas berkeliaran. Mereka menuntut agar KPK segera menangkap Harun Masiku dan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Harun Masiku beserta kroni-kroninya. Ini adalah ujian besar bagi KPK untuk membuktikan integritasnya,” seru Imanuel.

Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Selain isu Harun Masiku, GMNI juga meminta KPK untuk lebih serius dalam mengatasi berbagai persoalan lainnya, seperti kebocoran anggaran dan praktik kapitalisme birokrat yang merugikan negara.

Menurut Imanuel, langkah konkret dari KPK sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberantasan korupsi.

“KPK harus menjadi ujung tombak dalam membongkar praktik-praktik korupsi yang mengakar di birokrasi. Jika tidak, publik akan kehilangan harapan terhadap lembaga ini,” tegasnya.

Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dalam aksi tersebut, GMNI juga menyatakan dukungan penuh terhadap semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memberantas korupsi.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci utama,” jelas Imanuel.

Ia menambahkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, termasuk KPK, sangat penting untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini terabaikan.

“Kami berharap KPK di bawah kepemimpinan baru bisa menjadi motor penggerak dalam membongkar kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan nama-nama besar,” lugasnya.

Harapan dan Tekanan untuk KPK

Aksi GMNI di depan kantor KPK menambah tekanan bagi lembaga tersebut untuk segera membuktikan kinerjanya. Dengan dukungan penuh dari pemerintahan Prabowo-Gibran, publik menantikan langkah konkret dari KPK dalam memberantas korupsi.

“Momentum Hakordia ini menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa yang terus mengawal integritas institusi negara,” pungkas Immanuel. (04/iKoneksi.com)

Komentar