Kebijakan Prabowo Dikritisi, Bhinneka Project Gelar Diskusi Publik di Medan

Kota Medan, iKoneksi.com – Bhinneka Project menggelar diskusi publik bertajuk Quo Vadis Pemerintahan Prabowo di Café Kave, Medan. Acara ini diadakan sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai kontroversial. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas arah kebijakan pemerintahan yang baru.

Diskusi dipandu oleh Samuel Gurusinga selaku moderator, sementara Direktur Bhinneka Project, D. Tumonggi Sianturi, membuka acara dengan memberikan sambutan. Hadir sebagai pembicara utama adalah Leonardo Marbun, S.Sos (Pengamat Sosial) dan Rianda Purba, S.Sos (Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi Sumatera Utara). Selain itu, diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Armando Sitompul (Ketua DPD GMNI Sumut), dan Joel Tampubolon (PP PMKRI).

Kritik terhadap Program Food Estate

Rianda Purba dari Walhi Sumut dalam pemaparannya menyoroti kebijakan Food Estate, yang menurutnya berpotensi melanggar konstitusi dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Ia menegaskan program ini lebih menguntungkan investor dibandingkan petani lokal, serta dilakukan tanpa pendekatan berbasis ilmu dan partisipasi masyarakat. Rianda juga mengungkapkan di beberapa daerah Sumatera Utara, seperti di Siria-ria, program ini justru menyebabkan konversi hutan lindung, yang meningkatkan risiko bencana ekologis serta mengancam keanekaragaman hayati. Ia menegaskan Food Estate bukan solusi ketahanan pangan, melainkan proyek agribisnis yang dapat merugikan petani. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menghentikan program ini dan beralih pada kebijakan reforma agraria yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Kedaulatan pangan harus dikelola oleh petani, bukan oleh korporasi. Pemerintah harus mengutamakan reforma agraria sejati agar petani dan masyarakat adat memiliki kontrol atas tanah mereka sendiri,” tegasnya.

Program Makan Gratis dan Risiko Ketidakmandirian

Sementara itu, Leonardo Marbun menyoroti kebijakan Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo. Ia menilai program ini perlu dikaji ulang karena berpotensi membuat masyarakat tidak mandiri secara ekonomi.

“Sejatinya, masyarakat kita telah memiliki budaya bertani, beternak, dan melaut untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, bukan sekadar memberi makan gratis tanpa membangun kemandirian,” ujar Leonardo.

Ia juga menyoroti bagaimana sumber daya alam di Indonesia semakin dikuasai oleh oligarki. Ia mencontohkan kasus pagar laut yang membatasi akses nelayan kecil terhadap laut, serta eksploitasi lahan pertanian oleh korporasi besar.

“Jika kebijakan seperti ini terus berjalan, maka ketimpangan ekonomi akan semakin meningkat,” terangnya.

Menyerukan Kesadaran Publik

Diskusi ini diwarnai dengan antusiasme peserta, yang aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat mereka. Para narasumber menekankan pentingnya merawat tradisi intelektual dan membangun kesadaran publik agar lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Di akhir diskusi, Direktur Bhinneka Project, D. Tumonggi Sianturi, menyampaikan masyarakat harus terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan keberlanjutan. Ia juga berharap pemerintahan Prabowo dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, serta keluar dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

“Kita harus tetap bersuara. Setiap kebijakan yang tidak pro rakyat harus dikritisi. Pemerintah harus berani membuat perubahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elite,” lugasnya.

“Diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan baru. Dengan semakin terbukanya ruang diskusi seperti ini, diharapkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah semakin meningkat,” pungkas Tumonggi. (04/iKoneksi.com)

Komentar