Kota Mojokerto, iKoneksi.com – Komite Sekolah SMPN 7 Kota Mojokerto mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan Outing Class ke Yogyakarta. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Mojokerto, yang membahas bidang pendidikan di ruang rapat sekretariat DPRD, Jumat (31/1).
Ketua Komite Sekolah, Setyo, menyatakan pihaknya hanya menerima pemberitahuan mengenai rencana kegiatan tersebut tanpa pernah diajak berdiskusi atau terlibat dalam proses perencanaan.
“Kami hanya diberi tahu bahwa ada Outing Class ke dua tempat yang telah dipilih melalui voting saat pengambilan rapor semester ganjil. Namun, sejak awal, kami belum pernah diajak rapat atau dimintai pendapat terkait kegiatan ini,” ujar Setyo dalam pertemuan tersebut.
Keluhan Wali Murid: Biaya Mahal dan Waktu Kurang Tepat
Selain soal keterlibatan, banyak wali murid mengeluhkan biaya Outing Class yang dinilai terlalu tinggi serta waktu pelaksanaannya yang dianggap kurang tepat.
“Ada dua keluhan utama dari wali murid. Pertama, terkait biaya yang dianggap mahal. Kedua, waktu pelaksanaan yang dirasa kurang tepat karena bertepatan dengan musim hujan. Beberapa wali murid mengusulkan agar acara ini digeser setelah Lebaran,” jelas Setyo.
Namun, usulan tersebut tidak mendapat respons yang diharapkan. Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Mojokerto tetap bersikukuh bahwa Outing Class bersifat wajib dan tidak bisa dijadwalkan ulang.
Ada Keringanan, Tapi Komite Tetap Tidak Dilibatkan
Meski ada keluhan soal biaya, pihak sekolah memberikan kebijakan keringanan berupa angsuran dan potongan harga bagi beberapa siswa. Setyo mengungkapkan bahwa sekitar 36 siswa mendapatkan potongan biaya untuk mengikuti kegiatan ini.
“Namun, meski ada kebijakan tersebut, Komite Sekolah tetap menyesalkan kurangnya komunikasi dan keterlibatan mereka dalam perencanaan. Dalam hal teknis keberangkatan dan perencanaan lainnya, kami tidak pernah diajak berdiskusi. Hanya ada pemberitahuan awal bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan, tanpa ada pembahasan lebih lanjut,” lugas Setyo.
Dinas Pendidikan dan DPRD Turut Hadir
Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto serta perwakilan dari SMPN 7 Kota Mojokerto.
Dengan mencuatnya polemik ini, banyak pihak berharap agar transparansi dan komunikasi antara sekolah, komite, serta wali murid dapat ditingkatkan di masa mendatang, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang dianggap mendadak atau membebani sebagian pihak. (04/iKoneksi.com)
