Jakarta, iKoneksi.com – Meski sempat menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS), nilai tukar rupiah dinilai masih dalam batas wajar. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat berbicara dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Kekhawatiran masyarakat atas melemahnya rupiah makin memuncak setelah data dari Refinitiv mencatat bahwa pada Minggu (6/4/2025), nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.059 per dolar AS angka terendah sepanjang sejarah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan terakhir sebelum libur Lebaran, Kamis (27/3/2025), yang berada di level Rp16.555 per dolar AS.
Meski demikian, Luhut tetap menekankan bahwa pelemahan rupiah saat ini masih dalam batas toleransi. Ia menyebutkan bahwa faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga dan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, ikut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.
“Rupiah yang sempat menembus Rp17 ribu masih dalam batas-batas yang normal. Ini bisa menjadi bagian dari penyesuaian terhadap tarif yang dibebankan oleh Amerika Serikat,” kata Luhut dengan nada optimis.
Dampak Global dan Ketegangan Dagang
Namun, Luhut tidak menampik bahwa situasi ekonomi global tengah menghadapi tantangan berat.
‘Perang dagang yang kembali memanas, terutama antara Amerika Serikat dengan sejumlah mitra dagang utamanya seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa, disebut Luhut berpotensi membawa tekanan tambahan bagi perekonomian Indonesia,” terangnya.
Menurutnya, apabila perang dagang ini berkembang secara lebih luas dan berkepanjangan, Indonesia akan menghadapi dampak second round, terutama akibat perlambatan ekonomi China yang hingga kini belum menunjukkan pemulihan signifikan.
“Kita tahu ekonomi Tiongkok belum membaik seperti yang mereka harapkan. Jika perang dagang meluas, tekanan terhadap Indonesia bisa makin besar,” jelas Luhut.
Simulasi Ekonomi dan Potensi Dampak
DEN, lanjut Luhut, telah melakukan simulasi terhadap potensi dampak penerapan tarif resiprokal dan langkah retaliasi dari berbagai negara.
“Dalam simulasi itu, diketahui bahwa tekanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akibat tarif resiprokal dari AS masih tergolong terbatas,” ungkap Luhut.
Ia menyoroti fakta ekspor Indonesia hanya menyumbang sekitar 23,8 persen terhadap PDB nasional. Sementara ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya mencakup sekitar 10 persen dari total ekspor nasional. Artinya, ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pasar AS relatif kecil, dan Indonesia memiliki ruang untuk melakukan diversifikasi ekspor ke negara lain.
“Kami melakukan simulasi yang sangat intensif selama libur Lebaran. Data menunjukkan bahwa dampak terhadap PDB kita masih dalam batas aman. Ketergantungan kita terhadap pasar AS tidak sebesar negara-negara lain yang lebih terbuka,” tegasnya.
Strategi Diplomasi dan Negosiasi
Lebih lanjut, Luhut juga mengungkapkan Indonesia telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan diberlakukannya tarif tinggi dari Amerika Serikat. Pemerintah bahkan telah menyiapkan proposal negosiasi resmi yang akan diajukan ke pihak AS, khususnya sebagai respons terhadap kebijakan tarif era Trump yang kembali digaungkan.
“Proposal negosiasi dengan AS sudah kami siapkan. Ini bagian dari strategi diplomasi ekonomi kita,” kata Luhut.
Dalam kondisi global yang tidak pasti, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Meski tantangan datang silih berganti, Luhut menyatakan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan neraca perdagangan.
“Kendati nilai tukar rupiah tengah berada dalam tekanan, pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang. Dengan pengelolaan makroekonomi yang hati-hati, strategi diplomasi ekonomi yang terukur, serta cadangan devisa yang kuat, Indonesia saya yakin akan mampu melewati masa-masa sulit ini dengan tetap tangguh,” tutup Luhut. (04/iKoneksi.com)
