Jakarta, iKoneksi.com – Dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat tentang hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Peluncuran dan Talkshow Literasi Konstitusi Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (16/12/2024). Acara yang dilakukan secara luring dan daring ini dibuka oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra, sebagai bentuk komitmen MK dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi hukum.
Dalam sambutannya, Wakil ketua MK Saldi Isra menyoroti perjalanan MK dalam menghasilkan karya literasi di tengah beban kerja yang tinggi. Sejak 2019, pegawai MK secara konsisten menulis buku setiap tahun. Pada 2024, MK berhasil meluncurkan 38 buku yang melibatkan 49 penulis, meskipun harus menyelesaikan tugas berat, seperti menangani 158 putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) dan sengketa hasil Pemilu 2024.
“Tak pernah terbayangkan kami bisa meluncurkan sebanyak ini. Tahun depan, semoga jumlahnya lebih banyak. Saya berharap setiap asisten hakim konstitusi bisa menulis minimal satu buku,” kata Saldi.
Pentingnya Literasi untuk Masa Depan Demokrasi
Plt. Kepala Perpustakaan Nasional RI, melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bindar, menegaskan pentingnya budaya literasi sebagai langkah strategis mencerdaskan bangsa.
“Transformasi perpustakaan menjadi ruang terbuka untuk kreativitas merupakan langkah penting dalam membangun budaya membaca dan mendorong masyarakat yang lebih cerdas,” ujar Adin.
Ia juga memberikan apresiasi kepada MK atas dedikasi mereka dalam menyediakan karya literasi berkualitas yang bisa memperluas wawasan mahasiswa, masyarakat umum, hingga praktisi hukum.
Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, dalam ceramah kuncinya menekankan perlunya budaya membaca dan menulis di lembaga peradilan. Menurutnya, hakim yang terbiasa membaca, menulis, dan berdebat substantif mampu membangun demokrasi yang lebih baik.
“Budaya ini harus menjadi dasar di lingkungan lembaga peradilan,” ungkapnya.
Talkshow Literasi: Melawan Disinformasi dengan Literasi
Sebagai rangkaian kegiatan, digelar Talkshow Literasi yang menghadirkan narasumber terkemuka, seperti Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna; Guru Besar Ilmu Hukum UII, Ni’matul Huda; dan Pemimpin Redaksi Kompas, Sutta Dharmasaputra.
Pemimpin redaksi Kompas, Sutta menyoroti tantangan era media sosial, di mana masyarakat kerap terjebak dalam kesederhanaan informasi.
“Disinformasi adalah salah satu masalah terbesar dunia. MK melawan arus dengan meluncurkan buku—produk kompleks—untuk melawan tren informasi sederhana di media sosial,” jelasnya.
Sementara itu, guru besar ilmu hukum UII, Ni’matul Huda mengkritisi proses legislasi yang dinilai masih bermasalah, sehingga memunculkan banyak pengujian UU di MK.
“Proses legislasi di parlemen harus mulai ditata agar mencerminkan demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.
Koleksi Buku MK: Komitmen Tinggi untuk Literasi Konstitusi
Sejak 2019, MK telah meluncurkan total 188 buku. Buku-buku yang diluncurkan pada 2024 mencakup berbagai tema, seperti Kuota Perempuan dalam Putusan MK oleh Saldi Isra, Ilmu Negara: Sejarah, Hakikat, Tujuan, dan Bentuk Negara oleh Daniel Yusmic P. FoEkh, hingga Keadaan Darurat Sipil dan Hukum Pengecualian karya Jimly Asshiddiqie.
Saldi berharap karya literasi yang dihasilkan MK tidak hanya menjadi referensi hukum, tetapi juga inspirasi untuk membangun budaya literasi yang lebih kuat di Indonesia.
“Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memahami konstitusi dan hukum dengan lebih mendalam, sehingga mendukung demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya. (04/iKoneksi.com)
Komentar