Semarang, iKoneksi.com – Wacana libur sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan 2025 menjadi sorotan publik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait kebijakan tersebut.
“Saat ini kami belum memutuskan apa pun terkait libur selama bulan Ramadhan. Nanti tunggu saja,” ujar Mu’ti saat ditemui di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025).
Keputusan Bersama Antar-Kementerian
Menurut Abdul, keputusan mengenai libur panjang selama bulan Ramadhan melibatkan koordinasi lintas kementerian di bawah Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Proses ini, kata dia, memerlukan pembahasan mendalam agar kebijakan yang diambil bisa mengakomodasi berbagai aspek, termasuk pendidikan, keagamaan, dan sosial masyarakat.
“Ya, untuk libur ini melibatkan lintas kementerian. Jadi kami belum bisa memutuskan sekarang,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah.
“Tunggu saja keputusan yang akan kami sampaikan. Kami ingin kebijakan ini benar-benar matang dan sesuai kebutuhan,” sebut Abdul.
Dukungan dan Permintaan Beragam
Wacana libur sekolah selama Ramadhan ini memunculkan berbagai tanggapan, baik dari masyarakat maupun pemuka agama. Ulama di Aceh, misalnya, telah menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo untuk menyetujui kebijakan tersebut. Menurut mereka, libur panjang selama Ramadhan dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk mendalami agama dan memperkuat ibadah selama bulan suci.
“Namun, di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan efektivitas libur panjang ini terhadap keberlangsungan pendidikan. Ada kekhawatiran bahwa libur satu bulan penuh dapat mengganggu kalender akademik dan menunda pencapaian target kurikulum,” ucap Abdul seraya menerangkan.
Wacana Ujian Nasional Kembali Diberlakukan
Selain libur Ramadhan, Abdul juga menanggapi isu lain yang tak kalah penting, yakni wacana pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN). Pemerintah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan sistem evaluasi ini, yang sebelumnya dihapuskan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Untuk UN, keputusan final juga masih menunggu sidang kabinet. Zonasi juga masih dalam pembahasan lebih lanjut,” ungkap Abdul.
Isu ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa mendukung karena UN dinilai dapat meningkatkan standar pendidikan dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Namun, ada pula yang menilai UN tidak mencerminkan kemampuan siswa secara holistik dan hanya membebani siswa dengan tekanan berlebih.
Menunggu Kepastian
Hingga saat ini, berbagai wacana terkait pendidikan di era pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah tampaknya ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak positif bagi siswa, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti stabilitas sosial, agama, dan pendidikan nasional secara keseluruhan.
Masyarakat diimbau Abdul untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
“Kami pastikan kebijakan ini akan kami umumkan secepat mungkin setelah melalui proses yang matang,” pungkas Abdul Mu’ti. (04/iKoneksi.com)
Komentar