OJK Dorong Penguatan Tata Kelola BPD Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Kota Malang, iKoneksi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjawab tantangan struktural dan eksternal yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) yang berlangsung di Malang.

Dalam seminar tersebut, Sophia menyoroti sejumlah risiko yang harus diantisipasi oleh BPD.

“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko, seperti serangan siber, salah saji laporan keuangan, hingga dampak geopolitik terhadap sektor riil,” ungkapnya.

Menurutnya, ancaman tersebut berpotensi mengganggu operasional dan stabilitas BPD jika tidak diantisipasi dengan baik.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027

Sophia menjelaskan, OJK telah merumuskan Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 sebagai panduan strategis bagi BPD untuk menghadapi tantangan di masa depan. Strategi ini mencakup tiga fokus utama, yaitu:

  1. Penguatan Tata Kelola: Menerapkan prinsip tata kelola yang baik di seluruh jenjang organisasi.
  2. Manajemen Risiko: Mengelola risiko secara terintegrasi untuk memitigasi potensi ancaman terhadap kinerja BPD.
  3. Pengembangan SDM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan dinamis di sektor perbankan.

Sophia menekankan dukungan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan tata kelola.

“Peran komite audit sangat esensial untuk menunjang efektivitas tugas Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki jalur pelaporan independen kepada Komite Audit,” jelasnya.

Komitmen OJK dan Dukungan terhadap Program Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Sophia juga memaparkan pandangan OJK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Salah satu bentuk dukungan konkret OJK adalah mendorong peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Program 3 Juta Rumah dan peningkatan penetrasi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” sebut Sophia.

Menurutnya, BPD memiliki potensi besar untuk memainkan peran vital dalam mendukung program-program ini. Namun, hal tersebut membutuhkan kolaborasi yang solid antara BPD, pemerintah, dan sektor masyarakat.

Harapan dari Pemerintah Jawa Timur

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan yang inovatif dan adaptif.

“Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Adhi.

Adhi juga menyoroti pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, BPD harus mampu mengambil peran sebagai lokomotif pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendorong Transformasi BPD ke Depan

Seminar ini menjadi momentum penting bagi BPD untuk merefleksikan peran strategisnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Dengan roadmap yang jelas, dukungan OJK, dan kolaborasi erat dengan pemerintah, BPD diharapkan mampu bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kompetitif, tangguh, dan berdaya saing,” tandasnya.

Langkah konkret dari Dewan Komisaris dan manajemen BPD akan sangat menentukan arah pengembangan sektor perbankan daerah di Indonesia. Akankah BPD mampu menjawab tantangan zaman dan memanfaatkan peluang yang ada? Hanya waktu yang akan menjawabnya. (4/iKoneksi.com)

Komentar