Kota Banda Aceh, iKoneksi.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola kepelabuhanan yang transparan dan berkelanjutan. Kali ini, upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan silaturahmi dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan sektor kepelabuhanan di Aceh.
Pertemuan ini berlangsung di kantor Kejati Aceh dan dihadiri oleh jajaran manajemen Pelindo Regional 1, serta para pejabat dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas strategi dalam menciptakan kepastian hukum bagi investasi serta operasional pelabuhan, demi memastikan kelancaran bisnis yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Memastikan Tata Kelola yang Baik dan Transparan
Sebagai salah satu pilar utama dalam sektor transportasi dan logistik, Pelindo Regional 1 menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan pelabuhan. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kejati Aceh dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di wilayah tersebut.
Fadillah Haryono, Manager Hukum dan Hubungan Masyarakat Pelindo Regional 1, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejati Aceh dalam memastikan operasional kepelabuhanan berjalan sesuai aturan.
“Kami sangat menghargai peran serta Kejati Aceh dalam mendukung kepastian hukum di sektor kepelabuhanan. Dengan adanya pendampingan hukum yang baik, kami optimis operasional pelabuhan dapat berjalan lebih efisien dan transparan, serta mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh,” ujar Fadillah.
Selain membahas aspek hukum dalam operasional pelabuhan, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kedua institusi.
“Dengan hubungan yang semakin erat, diharapkan berbagai tantangan dalam pengelolaan pelabuhan dapat diselesaikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG),” kata Fadillah.
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Keberadaan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo Regional 1 di Aceh memiliki peran krusial dalam mendorong aktivitas perdagangan, ekspor-impor, serta distribusi barang. Oleh karena itu, kepastian hukum yang terjamin tidak hanya berdampak pada operasional pelabuhan semata, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Dalam pertemuan tersebut, Pelindo Regional 1 dan Kejati Aceh juga berdiskusi mengenai potensi kerja sama lebih lanjut, termasuk dalam hal pencegahan risiko hukum dan penyelesaian sengketa yang mungkin muncul dalam aktivitas kepelabuhanan,” jelas Fadillah.
“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga Pelindo Regional 1 dapat terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Aceh dengan kepastian hukum yang kuat,” tambah Fadillah.
Langkah Strategis Menuju Pengelolaan Pelabuhan yang Lebih Baik
Silaturahmi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan Pelindo Regional 1 tetap berada dalam jalur bisnis yang sehat dan sesuai dengan aturan. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejati Aceh, perusahaan dapat lebih percaya diri dalam mengelola aset dan operasional kepelabuhanan tanpa terkendala aspek legal yang berpotensi menghambat bisnis.
“Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Pelindo Regional 1 dalam membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan sektor kepelabuhanan di Aceh dapat terus berkembang, memberikan pelayanan optimal, serta menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ungkap Fadillah.
“Dengan pertemuan ini, Pelindo Regional 1 dan Kejati Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan aparat hukum demi terciptanya tata kelola pelabuhan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan,” tukaa Fadillah. (04/iKoneksi.com)
