Kota Batu, iKoneksi.com — Ketertiban kota wisata tidak datang dengan mudah. Di balik wajah indah Kota Batu sebagai destinasi favorit wisatawan, ada pekerjaan besar yang terus dikerjakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih kerap memanfaatkan ruang publik secara sembarangan.
Dalam perbincangan eksklusif bersama Kepala Dinas Satpol PP Kota Batu, Abdul Rai, terungkap penanganan PKL bukan sekadar urusan penertiban. Ada dinamika panjang yang melibatkan keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan sinergi antarinstansi yang masih perlu diperkuat.
Tantangan Tak Pernah Usai
Rais menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP sejatinya bukan untuk menekan, melainkan membantu mencari solusi. Ia mencontohkan keberhasilan operasi penertiban yang akhirnya berujung pada pembentukan Pasar Minggu sebagai tempat relokasi sementara bagi para PKL.
“Kami bersyukur jika ada solusi. Ketika kita menghalau, para pedagang tetap punya tempat. Tapi masalahnya, kalau relokasi dilakukan, mereka balik lagi. Tidak pernah selesai kalau tidak ada kesadaran bersama,” tegasnya.
Menurutnya, wilayah Kota Batu yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Aset lahan yang sedikit menyulitkan pemerintah dalam menyediakan tempat relokasi yang memadai.
Keterbatasan Personel dan Operasional
Masalah lainnya adalah kekurangan jumlah personel dan keterbatasan operasional. Saat ini, jumlah personel Satpol PP Kota Batu yang bisa turun langsung ke lapangan hanya sekitar 50-60 orang, dengan total staf mencapai 130 orang. Padahal, aktivitas masyarakat di ruang publik khususnya di kawasan seperti Alun-alun Kota Batu berlangsung selama 24 jam.
“Kami sudah ada piket di beberapa titik, tapi staf terbatas. Idealnya, kita butuh 170 sampai 200 personel,” ujarnya.
Ia menambahkan dinas lain seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya beroperasi sampai pukul 11 atau 12 malam. Di sisi lain, disebutkan Rais para PKL atau pelaku aktivitas informal baru mulai aktif di luar jam operasional tersebut, membuat pengawasan semakin sulit dilakukan.
Ajak Masyarakat Sadar, Dorong Sinergi Lintas Dinas
Meski penertiban dilakukan, pendekatan persuasif tetap dikedepankan. Dr. Rais menekankan bahwa yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat, bukan hanya kekuatan petugas.
“Kalau kota jadi kumuh, wisatawan malas datang. Yang rugi ya kita semua,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai penertiban tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan dari dinas terkait, baik dalam menyediakan tempat baru, pendampingan, maupun edukasi kepada PKL.
Bekerja Maksimal Meski Anggaran Minim
Satpol PP Kota Batu juga menghadapi tantangan dari sisi anggaran. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan kenyamanan kota, terutama menjelang pelaksanaan event besar seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Kami berusaha maksimal. Yang penting bisa cover dulu kegiatan-kegiatan insidental seperti operasi penertiban,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Masalah PKL memang bukan persoalan baru. Namun, yang tak kalah penting adalah membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha informal. Karena wajah Kota Batu sebagai kota wisata sejatinya tercermin dari seberapa tertib dan ramah ruang publiknya. (05/iKoneksi.com)
