Kota Malang, iKoneksi.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto, turut angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Ia menilai ada upaya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menyudutkan Presiden Prabowo Subianto, yang belum genap tiga bulan menjabat sebagai kepala negara.
Moreno menegaskan kebijakan kenaikan PPN tersebut sebenarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang disahkan oleh DPR pada periode sebelumnya. Ia menyayangkan sikap PDIP yang kini justru mengkritik kebijakan tersebut.
“Kenaikan PPN 12 persen itu PDIP yang sahkan di DPR. Ketua panja dari PDIP, Ketua DPR RI Ibu Puan dari PDIP, kursi mayoritas juga dari mereka. Kalau sekarang mereka teriak protes, ya berarti ada upaya lempar batu sembunyi tangan,” ujar Moreno dengan tegas.
Prabowo Jalankan Amanat Undang-Undang dengan Penyesuaian
Moreno menjelaskan Presiden Prabowo hanya menjalankan amanat undang-undang yang telah disahkan. Bahkan, ia mengapresiasi langkah Presiden dalam mengupayakan agar kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat kelas bawah.
“Pak Prabowo berupaya agar kenaikan PPN 12 persen ditujukan pada barang dan jasa dengan kategorisasi barang mewah, seperti tas impor mewah, jam tangan mahal, dan barang-barang eksklusif lainnya. Bukan barang kebutuhan pokok seperti sembako, jasa kesehatan, dan pendidikan,” jelas mantan atlet balap mobil tersebut.
Moreno juga menekankan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan pajak, di mana kelompok masyarakat mampu akan menanggung beban lebih besar dibandingkan masyarakat kecil.
Langkah Mitigasi Pemerintah untuk Rakyat
Lebih lanjut, Moreno menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah mempersiapkan strategi untuk memitigasi dampak kenaikan PPN terhadap kelompok rentan. Salah satunya melalui subsidi dan insentif pajak bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah tidak hanya menjalankan undang-undang begitu saja. Saya yakin Pak Prabowo dan tim telah menyiapkan kebijakan pendukung untuk meringankan beban masyarakat bawah, sehingga dampaknya tidak akan terlalu besar bagi perekonomian,” terang Moreno.
Respon Masyarakat yang Tetap Percaya
Menurut Moreno, masyarakat di dapilnya, Malang Raya, menunjukkan sikap dewasa dalam menyikapi polemik kenaikan PPN ini. Ia percaya masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang disebarkan oleh PDIP atau pihak lain.
“Masyarakat di Malang Raya sudah cukup bijak untuk menilai. Mereka tahu bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki perekonomian nasional. Saya yakin masyarakat tetap percaya bahwa Presiden Prabowo akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ucap Moreno.
Kritik untuk PDIP
Moreno tidak segan memberikan kritik tajam kepada PDIP, yang menurutnya tidak konsisten dalam menyikapi kebijakan PPN ini. Ia menilai bahwa kritik PDIP justru menimbulkan kebingungan di masyarakat, mengingat partai tersebut memegang peran besar dalam pengesahan Undang-Undang HPP.
“Kalau memang sejak awal tidak setuju, mengapa disahkan? Jangan sekarang teriak-teriak seperti oposisi. Ini tidak adil bagi Pak Prabowo yang hanya menjalankan amanat undang-undang,” tekan Moreno.
Harapan untuk Pemerintahan yang Adil
Di akhir pernyataannya, Moreno berharap agar polemik kenaikan PPN ini tidak terus dijadikan komoditas politik oleh pihak tertentu. Ia meminta semua pihak fokus pada solusi, bukan menciptakan narasi yang memperkeruh situasi.
“Kami percaya Pak Prabowo akan terus konsisten memperjuangkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Mari kita kawal kebijakan ini bersama demi kepentingan rakyat, bukan untuk agenda politik sempit,” pungkas Moreno. (04/iKoneksi.com)
Komentar