Kota Medan, iKoneksi.com — Upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara kembali menemukan bentuk nyatanya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI meluncurkan program ambisius bertajuk Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang secara khusus ditujukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah Indonesia. Dalam rangka sosialisasi program ini, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menggelar dialog terbuka bersama para kepala daerah dan pilar-pilar sosial se-Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025), di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan Paniaran Nababan, yang secara langsung mengikuti pemaparan program dan berdialog aktif tentang langkah-langkah strategis untuk merealisasikan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya menegaskan Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Ia adalah bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan besar: memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Sekolah ini 100 persen gratis. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, makan, hingga tempat tinggal disiapkan oleh negara. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah rakyat yang membutuhkan,” ungkap Saifullah.
Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden RI Prabowo Subianto, yang ingin memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan dan tak berdaya karena kemiskinan.
“Dompet rakyat harus tebal. Dan itu dimulai dari pendidikan,” tegas Saifullah.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah memilih Provinsi Sumut sebagai daerah prioritas pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 21 kabupaten/kota di Sumut yang mengajukan usulan pendirian sekolah ini.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberi perhatian khusus untuk rakyat Sumut. Sekolah Rakyat akan menjadi game-changer dalam perjuangan kita melawan kemiskinan,” kata Bobby.
Namun, ia juga mengakui masih ada daerah yang belum mengusulkan, bukan karena tidak ingin, melainkan karena terkendala pengadaan lahan.
“Minimal dibutuhkan enam hektare untuk mendirikan satu Sekolah Rakyat. Ini memang tantangan, tapi juga peluang untuk kita saling bahu membahu,” seru Bobby.
Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, yang hadir dalam acara ini menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini di wilayahnya. Ia melihat Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Humbahas, khususnya mereka yang hidup dalam garis kemiskinan.
“Kami siap bersinergi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi untuk memastikan hadirnya sekolah rakyat di Humbang Hasundutan. Ini bukan sekadar proyek, tetapi misi kemanusiaan yang sangat mulia,” ucap Oloan.
Dialog tersebut juga menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan akademisi. Semangat kolaborasi lintas sektoral benar-benar terasa, seolah menjadi isyarat kuat bahwa pendidikan yang inklusif dan menyeluruh bukan lagi impian, melainkan cita-cita yang sedang diwujudkan bersama.
“Dengan konsep sekolah berasrama dan pendekatan pengasuhan penuh, Sekolah Rakyat diyakini akan melahirkan generasi tangguh dari keluarga tak mampu. Mereka kelak diharapkan tidak hanya bisa lepas dari jerat kemiskinan, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi lingkungannya,” ungkap Oloan.
Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi membangun harapan dan masa depan.
“Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada tanggung jawab besar: memastikan janji kemerdekaan untuk memperoleh pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali,” tukas Bobby. (04/iKoneksi.com)
