Sinergi Ekonomi Regional 2025, BI Malang: Strategi Bangkitkan Optimisme dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Kota Malang, iKoneksi.com – Kegiatan Road to Sekartaji 2025 sukses digelar dengan menggandeng perwakilan dari Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Bertempat di Ballroom Atria Hotel Malang pada Selasa (21/1/2025), acara ini menjadi ajang diskusi mendalam mengenai arah kebijakan ekonomi regional tahun 2025. Dengan mengusung tema
Arah Kebijakan dan Tantangan Perekonomian Regional 2025: Sinergi untuk Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan kegiatan ini menghadirkan lima narasumber terkemuka.

Para narasumber terdiri dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Kepala Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jawa Timur, akademisi Universitas Brawijaya, serta perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal. Pemaparan mereka mencakup tantangan global, peluang lokal, hingga strategi membangun ekonomi berkelanjutan di tingkat regional.

Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global

Febriana, Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, memulai diskusi dengan menggambarkan kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian pasar keuangan. Namun, ia optimistis dengan kinerja ekonomi nasional yang tetap stabil. Berdasarkan data Triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja BI Malang bahkan melampaui angka nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Malang Raya mencapai 5,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% dan Jawa Timur di angka 4,91%. Ini menunjukkan potensi besar yang bisa kita maksimalkan bersama untuk 2025,” jelas Febriana.

Ia juga mengajak seluruh mitra untuk membangun optimisme dan memperkuat sinergi demi mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

Tantangan Global dan Gebrakan Lokal

Prof. Dr. Candra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya memberikan perspektif mendalam tentang dampak ekonomi global terhadap Indonesia. Ia menyoroti fenomena Trump 2.0 yang memperburuk ketidakpastian global, serta dampak European Monetary System (EMS) yang memicu inflasi dan perang dagang. Sebagai solusi, Candra menekankan perlunya program “quick win” yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kesan pertama itu penting. Program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, renovasi sekolah, hingga pengembangan lumbung pangan nasional harus segera digencarkan untuk memenangkan hati masyarakat,” tegasnya.

Kredit dan Stabilitas Keuangan

Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Biger Adzanna Maghribi menyoroti pertumbuhan kredit yang signifikan di daerah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Kredit untuk pendanaan ruko dan rumah tinggal mencatat peningkatan tajam, disusul sektor industri makanan dan minuman.

“OJK juga telah melayani 1.774 pengaduan konsumen sepanjang 2024, dan kami akan terus mendorong konsolidasi bank untuk memperkuat sistem keuangan. Bank yang tidak memenuhi rencana aksi merger atau penyetoran modal akan kami berikan sanksi tegas,” ujar Biger.

Ia juga menyoroti tren industri kripto yang semakin berkembang.

“Industri ini menarik, tapi masih banyak yang perlu dikenali, termasuk pola penggunaannya. OJK akan berupaya mengawasi dan memberikan edukasi,” sebutnya.

Peran LPS dalam Stabilitas Keuangan

Bambang S. Hidayat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menjaga stabilitas perbankan, khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“BPR sering kali menghadapi masalah tata kelola. Ke depan, kami akan fokus pada penguatan literasi keuangan dan edukasi masyarakat,” jelasnya.

Pendapatan dan Pemanfaatan Anggaran

Ronald Kamolan dari KPPN memaparkan kinerja pendapatan negara di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo yang meningkat tajam. Pendapatan dari pajak dan bea cukai mencapai Rp 118,8 triliun pada 2024, sementara belanja negara sebesar Rp 15,5 triliun. Dana ini diarahkan untuk program prioritas seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menuju Indonesia Emas 2045

Diskusi ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tujuan. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Dengan sinergi antarlembaga dan implementasi kebijakan yang tepat, arah kebijakan APBN 2025 dirancang sebagai langkah besar menuju Indonesia Emas 2045.

“Kegiatan Road to Sekartaji 2025 berhasil menjadi platform strategis untuk memetakan tantangan sekaligus peluang dalam membangun ekonomi regional yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Febrina. (04/iKoneksi.com)

Komentar