Strategi Adil Pemerintah di Balik Kenaikan PPN 12 Persen

Kota Malang, iKoneksi.com – Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen kembali menjadi sorotan publik. Langkah ini, menurut pemerintah, bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan menyasar barang dan jasa mewah. Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini, seraya menegaskan bahwa masyarakat bawah akan tetap terlindungi.

Moreno Soeprapto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, menjelaskan kenaikan PPN ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara berkomitmen menjalankan undang-undang tersebut tanpa mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

“Pak Prabowo memastikan kenaikan PPN 12 persen hanya diberlakukan pada barang dan jasa kategori mewah, seperti tas impor, jam tangan mahal, dan barang-barang eksklusif lainnya yang hanya terjangkau oleh kalangan atas,” ujar Moreno, Senin (23/12/2024).

Ia juga menegaskan, barang kebutuhan pokok seperti sembako, jasa pendidikan, dan layanan kesehatan tetap bebas dari kenaikan ini.

“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi yang matang untuk melindungi masyarakat bawah dari dampak kebijakan tersebut,” katanya.

Mekanisme Mitigasi yang Disiapkan Pemerintah

Moreno menyampaikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kenaikan PPN, khususnya bagi kelompok rentan. Langkah ini mencakup pemberian subsidi serta insentif pajak kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ini diharapkan mampu mendukung pembangunan negara tanpa membebani kelompok kecil.

“Ini bukan kebijakan yang asal-asalan. Ada perhitungan matang agar pembangunan tetap berjalan, namun rakyat kecil tidak merasa terbebani. Pemerintah telah menyiapkan strategi pendukung agar dampaknya tidak signifikan bagi masyarakat bawah,” jelas Moreno.

Ia juga menyebut kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

“Dengan menyasar barang dan jasa kategori mewah, kelompok masyarakat mampu diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara,” terangnya.

Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi

Menurut Moreno, kenaikan PPN ini tidak hanya penting untuk mendorong pembangunan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Pajak yang lebih tinggi pada barang mewah dinilai mampu memberikan pendapatan tambahan bagi negara, tanpa mengganggu konsumsi barang kebutuhan pokok yang menjadi prioritas masyarakat bawah.

“Kita perlu melihat ini sebagai upaya besar untuk menyeimbangkan keadilan ekonomi. Dengan penerapan yang tepat, pajak pada barang mewah tidak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil,” paparnya.

Dukungan untuk Kebijakan Prabowo

Fraksi Gerindra sepenuhnya mendukung langkah Presiden Prabowo dalam implementasi kebijakan ini. Moreno percaya bahwa dengan kebijakan yang strategis dan terarah, pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan rakyat kecil.

“Pak Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil. Kebijakan ini adalah bukti bahwa beliau memprioritaskan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah merancang segala sesuatunya dengan matang,” tegas Moreno.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi negatif yang menyebut kenaikan PPN ini akan memberatkan rakyat kecil. Sebaliknya, Moreno meminta masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan adil.

“Kita harus melihat kebijakan ini secara utuh. Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba membangun narasi negatif. Kenaikan ini justru membawa manfaat besar bagi pembangunan bangsa,” lugas Moreno.

“Dengan mitigasi yang tepat dan fokus pada kelompok masyarakat mampu, kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional tanpa membebani rakyat kecil,” tandas Moreno. (04/iKoneksi.com)

Komentar