Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Gerindra Terus Mengejar

Jakarta, iKoneksi.com — Peta kekuatan politik nasional kembali bergeser menjelang Pemilu 2029. Hasil survei terbaru dari Index Politica menunjukkan PDI Perjuangan (PDIP) masih menempati posisi teratas sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi di Indonesia. Namun, tren terbaru memperlihatkan bahwa Partai Gerindra mulai mempersempit jarak dan berpotensi besar menyalip dominasi partai berlambang banteng moncong putih itu.

PDIP Masih Unggul, Tapi Mulai Terkejar

Survei yang dilakukan oleh Index politica pada 1–10 Oktober 2025 menunjukkan bahwa 19,78 persen responden memilih PDIP jika Pemilu dilakukan hari ini. Di posisi kedua, Partai Gerindra mengantongi 18,50 persen suara, selisih tipis yang menandakan adanya perubahan dinamika elektoral.

Sementara itu, Partai Golkar berada di urutan ketiga dengan 13,68 persen, disusul oleh PKB di posisi keempat dengan 9,25 persen, dan Partai Demokrat di urutan kelima dengan 8,15 persen.

Partai lain seperti PAN (6,58 persen), NasDem (5,50 persen), dan PKS (4,75 persen) juga masih bersaing ketat di papan tengah. Sedangkan partai-partai dengan perolehan di bawah lima persen antara lain PPP (4,12 persen), PSI (3,01 persen), dan Perindo (2,25 persen).

Survei ini dilakukan terhadap 1.610 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling, memiliki margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Gerindra Melesat dengan Strategi Pemerintahan Prabowo

Direktur Eksekutif Index Politica, Denny Charter, menjelaskan kenaikan elektabilitas Gerindra tidak lepas dari faktor pemerintahan yang kini dipimpin Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah politik yang dijalankan Gerindra sangat efektif dalam membangun persepsi publik bahwa partai ini identik dengan keberhasilan pemerintahan.

“Gerindra pelan tapi pasti mengejar PDIP. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat posisi PDIP akan diambil alih,” ujar Denny dalam keterangan tertulis yang diterima iKoneksi.com, Selasa (28/10/2025).

Ia bahkan menilai gaya politik Prabowo saat ini meniru pendekatan Soeharto di masa kejayaan Golkar.

“Sangat jelas Prabowo bersama Gerindra meniru apa yang dilakukan Soeharto dengan Golkar. Program populis seperti Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, dan Koperasi Merah Putih merupakan pola yang di-copy-paste dari strategi Orde Baru,” jelasnya.

Menurut Denny, strategi populis berbasis kebutuhan masyarakat bawah menjadi kunci keberhasilan Gerindra menarik simpati publik. Langkah-langkah tersebut berhasil menggeser persepsi publik bahwa partai politik bukan hanya wadah elit, tetapi juga penggerak kesejahteraan rakyat.

PDIP Bertahan, Tapi Harus Waspada

Meski masih unggul, PDIP kini menghadapi tantangan serius. Posisi partai yang selama dua dekade terakhir mendominasi politik nasional itu mulai tergerus oleh munculnya kekuatan baru di bawah Gerindra.

Beberapa analis menilai PDIP kini berada di persimpangan antara mempertahankan citra historis sebagai partai ideologis atau menyesuaikan diri dengan dinamika populis yang diusung Gerindra.

“PDIP selama ini mengandalkan kedekatan dengan rakyat, tetapi sekarang narasi populisme ekonomi sudah diambil alih oleh Gerindra. Ini menjadi alarm bagi PDIP untuk melakukan rebranding,” ujar Denny.

Menurutnya, PDIP masih memiliki kekuatan struktural yang masif di tingkat akar rumput, namun kelemahan terletak pada strategi komunikasi politik yang belum menyesuaikan dengan perubahan perilaku pemilih muda dan digitalisasi informasi.

Dinamika Politik Menuju 2029

Hasil survei Index Politica ini menegaskan bahwa persaingan antara PDIP dan Gerindra akan menjadi poros utama dalam peta politik menuju Pemilu 2029.

Gerindra yang kini menjadi partai penguasa cenderung diuntungkan oleh eksposur kinerja pemerintahan, sementara PDIP masih memiliki kekuatan emosional dan historis di kalangan pemilih loyal.

Sementara itu, partai-partai lain seperti Golkar, PKB, dan Demokrat masih berupaya mencari momentum baru untuk menembus papan atas, di tengah menguatnya dua kekuatan besar tersebut.

“Persaingan ke depan akan lebih ketat. Publik tidak lagi hanya melihat figur, tetapi konsistensi program dan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” tutup Denny.