Banyu Biru: Pariwisata Berkelanjutan Tak Cukup Infrastruktur

Jakarta, iKoneksi.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa penyiapan dan peningkatan green jobs harus menjadi pilar utama pembangunan pariwisata nasional ke depan. Menurutnya, pariwisata berkelanjutan tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hijau dan kesadaran lingkungan yang kuat.

Penegasan tersebut disampaikan Banyu Biru dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (21/1/2026), sebagai respons atas tren global pariwisata berkelanjutan serta agenda nasional transisi menuju ekonomi hijau.

“Pariwisata berkelanjutan tidak bisa hanya bicara destinasi dan infrastruktur. Kuncinya ada pada manusia. Tanpa green skills, kesadaran lingkungan, dan etika profesi hijau, konsep ini akan berhenti sebagai slogan,” kata Banyu Biru kepada iKoneksi.com, Kamis (22/1/2026).

Green Jobs Terus Meningkat

Putra politisi senior Eros Djarot ini menyoroti tren peningkatan green jobs di Indonesia yang dinilai semakin strategis. Selain berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, pekerjaan hijau juga menawarkan kualitas kerja yang lebih baik dan tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor konvensional.

“Data menunjukkan, jumlah pekerja hijau di Indonesia meningkat dari 3,45 juta orang pada 2022 menjadi 3,66 juta orang pada 2023. Angka tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga mencapai 4,8–5,3 juta orang pada 2029,” tutur dia.

Namun, Banyu Biru mengingatkan pertumbuhan green jobs tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Ia menilai, pengembangan pekerjaan hijau di sektor pariwisata harus dirancang secara terencana, terstandar, dan merata di seluruh destinasi wisata.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, green jobs hanya akan tumbuh di destinasi tertentu dan berpotensi menciptakan ketimpangan baru,” tekan Banyu.

2026 Momentum Penguatan Standar

Politisi yang dikenal aktif mendorong penguatan industri kreatif itu mendorong Kementerian Pariwisata menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penguatan standar kompetensi green jobs di sektor pariwisata.

Menurutnya, sejumlah peran strategis perlu dipersiapkan secara serius, seperti Green Tourism Specialist, Eco Tourism Planner, hingga Sustainable Tour Guide, yang mampu menjawab tuntutan wisata ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut menekankan bahwa transformasi sumber daya manusia pariwisata kini menuntut kombinasi keterampilan digital, kesadaran keberlanjutan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi.

“Pariwisata hijau tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital, mulai dari pengelolaan destinasi hingga promosi. SDM pariwisata harus siap menghadapi perubahan itu,” tegasnya.

Integrasi Mitigasi Bencana

Selain isu kompetensi, Banyu Biru juga menyoroti pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam pengembangan SDM pariwisata. Ia mengingatkan bahwa banyak destinasi wisata di Indonesia berada di wilayah rawan bencana, sehingga pemahaman mitigasi menjadi kebutuhan mendesak.

“Keselamatan wisatawan dan keberlanjutan destinasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapan SDM dalam menghadapi risiko bencana,” serunya.

Dari sisi kebijakan, Banyu Biru menegaskan Komisi VII DPR RI akan mengawal penguatan pelatihan, sertifikasi, dan insentif bagi industri hijau, sekaligus mendorong harmonisasi regulasi lintas sektor agar pengembangan green jobs berjalan konsisten.

Pariwisata Hijau Harus Inklusif

Banyu Biru menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa transformasi SDM pariwisata harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, pariwisata hijau tidak boleh menjadi sektor elitis yang hanya dinikmati segelintir pihak.

“Transformasi SDM pariwisata harus inklusif dan tidak elitis, agar pariwisata hijau benar-benar menjadi motor penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.