Pemkot Malang Disorot DPRD Kota Malang Usai Rentetan Kasus Bunuh Diri Mahasiswa

Kota Malang, iKoneksi.com — Maraknya kasus bunuh diri yang melibatkan kalangan mahasiswa di Kota Malang menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Ketua DPRD, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.

Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya melakukan berbagai langkah preventif, termasuk memberikan imbauan serta menyediakan fasilitasi pendampingan. Namun, ia menilai upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan dari lingkungan terdekat mahasiswa.

“Kalau dari keluarga tidak aware terhadap kondisi anak, juga akan sulit. Karena ini ranahnya sangat privat,” sebut Amithya.

Kompleksitas Kasus, Libatkan Kampus dan Pemerintah Pusat

Amithya menjelaskan, kompleksitas persoalan ini semakin tinggi karena mayoritas kasus melibatkan mahasiswa, yang berada dalam lingkup pendidikan tinggi. Artinya, terdapat keterkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi pendidikan.

“Karena mayoritas mahasiswa, berarti kewenangannya ada di kementerian. Tapi tempat kejadiannya di Kota Malang. Ini yang membuat kita wajib berkolaborasi,” tegasnya.

Kondisi ini dituturkan Amithya menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta institusi pendidikan tinggi agar penanganan dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

Malang Disebut Jadi “Escape Plan”, Kampus Diminta Siaga

Lebih lanjut, Amithya menyoroti adanya kecenderungan Kota Malang seolah menjadi “tempat pelarian” bagi sebagian individu untuk mengakhiri hidup. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal serius yang harus segera direspons. Ia mendorong agar setiap perguruan tinggi memiliki panduan khusus atau guidance book bagi mahasiswa, yang memuat informasi terkait layanan kesehatan mental di lingkungan kampus.

“Mahasiswa harus tahu ke mana mereka harus mencari bantuan. Harus ada safety net di kampus,” lugas di.

Aktivis: Krisis Mental Bukan Sekadar Statistik

Sorotan juga datang dari Aktivis pendidikan, Andre. Ia menilai fenomena ini tidak bisa hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi sebagai krisis kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam.

Dalam pandangan Andre, penting membangun kedekatan emosional, ruang dialog, serta lingkungan yang suportif bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang berada dalam fase rentan.

“Kita tidak bisa hanya bereaksi saat kejadian. Harus ada upaya membangun ketahanan mental sejak awal,” ungkap alumnus UM itu.

Pendekatan ini menekankan pencegahan harus dimulai dari kesadaran kolektif, bukan sekadar respons setelah peristiwa terjadi.

Koordinasi Antar Daerah dan Peran Media Disorot

Amithya juga menyoroti fakta bahwa sejumlah korban bukan berasal dari Kota Malang. Hal ini, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas daerah, termasuk komunikasi antara pemerintah daerah asal dengan Kota Malang.

“Kita perlu tahu mereka berasal dari mana. Harus ada komunikasi antar pemerintah. Kita menjaga anak mereka di sini, tapi mereka juga harus ikut menjaga,” lugas dia.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya peran media dalam memberitakan kasus bunuh diri. Menurutnya, pemberitaan harus tetap mengedepankan aspek edukasi tanpa memicu efek imitasi bagi pembaca yang rentan.

“Bagaimana membuat berita agar tidak menjadi trigger. Karena kita tidak tahu kondisi mental pembacanya,” serunya.

Semua Pihak Harus Bergerak Bersama

Di akhir, Amithya menegaskan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Kolaborasi antara keluarga, kampus, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kasus serupa.

“Anak-anak ini tidak bisa hanya dijaga oleh orang tuanya saja. Harus ada kolaborasi semua pihak,” tekan dia.

“Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret yang berkelanjutan,” tandasnya.