PHRI Kota Malang Kelimpungan, Efisiensi Anggaran Ancam Industri Perhotelan

Kota Malang, iKoneksi.com – – Sektor perhotelan di Kota Malang tengah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang mengungkapkan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang mulai terasa. Para pelaku usaha perhotelan pun merasa perlu mengajukan keluhan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Malang demi mencari solusi terbaik.

Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyatakan bahwa kebijakan ini berimbas langsung pada penurunan jumlah acara atau kegiatan yang biasanya diselenggarakan di hotel-hotel oleh instansi pemerintah.

“Dampak efisiensi ini sangat terasa bagi industri perhotelan, terutama hotel-hotel yang bergantung pada penyewaan ruang dan fasilitas konvensi,” ungkapnya, Sabtu (15/3/2025).

Dampak Langsung terhadap Bisnis Hotel

Sebanyak 92 anggota PHRI Kota Malang merasakan penurunan drastis dalam pemesanan fasilitas hotel, terutama untuk kegiatan pemerintahan. Berkurangnya kegiatan seperti rapat, seminar, dan pertemuan resmi yang biasanya diadakan di hotel menyebabkan penurunan okupansi dan pendapatan yang signifikan. Hotel yang sebelumnya mengandalkan event besar kini kesulitan menutupi biaya operasional.

“Hotel-hotel konvensi yang memiliki ballroom atau ruang pertemuan sangat terdampak. Pendapatan yang sebelumnya stabil dari penyewaan ruangan kini menurun drastis,” jelas Agoes, yang juga menjabat sebagai General Affairs Manager The Shalimar Boutique Hotel Malang.

Langkah PHRI Kota Malang

Menanggapi situasi ini, PHRI Kota Malang bergerak cepat dengan mengajukan permohonan pertemuan dengan DPRD Kota Malang dan Wali Kota Malang. Tujuannya adalah mencari solusi yang dapat mengurangi dampak kebijakan ini terhadap sektor perhotelan dan memastikan industri ini tetap bertahan.

“Kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi ke DPRD dan Wali Kota Malang. Kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlangsungan bisnis perhotelan,” tutur Agoes.

PHRI juga menekankan pentingnya solusi yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengusaha, tetapi juga pekerja di sektor ini.

“Jika situasi terus memburuk, dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berdampak pada perekonomian daerah secara keseluruhan,” tegasnya.

Mencegah Dampak Lebih Besar

Selain berdampak pada pemilik hotel dan pekerja, kebijakan ini juga berisiko menghambat perkembangan sektor pariwisata di Kota Malang. Berkurangnya jumlah event dan kunjungan ke hotel akan berimbas pada bisnis lain yang terkait, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi mitra hotel dalam penyediaan makanan, suvenir, serta layanan lainnya. PHRI Kota Malang juga aktif berkomunikasi dengan PHRI dari berbagai daerah serta PHRI pusat untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan ini.

“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berimbang agar sektor perhotelan tetap bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa harus mengalami keterpurukan lebih dalam,” ungkap Agoes.

Dengan situasi yang semakin mendesak, pelaku usaha perhotelan berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel guna menjaga kelangsungan industri perhotelan di Kota Malang.

“Sebab, jika tidak ada solusi konkret, dikhawatirkan banyak hotel yang harus mengurangi operasional atau bahkan gulung tikar akibat minimnya pendapatan,” terang Agoes seraya menutup. (04/iKoneksi.com)