Fraksi Gerindra Malang Minta Jangan Hentikan Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Perbaiki Sistem

Kab Malang, iKoneksi.com — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang buka suara terkait desakan sejumlah pihak yang mendorong penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-dugaan keracunan makanan yang menimpa belasan siswa MTs Al Khalifah Kepanjen. Partai berlambang kepala garuda itu menilai, wacana penghentian program justru langkah reaktif yang tidak menyentuh akar persoalan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa penghentian program bukan solusi. Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya mengambil langkah pembenahan sistem, bukan mematikan program nasional yang baru seumur jagung.

“Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” tegas Zia dalam keterangan persnya, Kamis (23/10/2025).

Program Nasional Jangan Jadi Korban Kepanikan

Menurut Zia, Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis pemerintah pusat yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat kecil, terutama pelajar di sekolah negeri dan madrasah. Program ini dirancang untuk membantu pemenuhan gizi anak bangsa, mengurangi stunting, dan mendukung kualitas pendidikan di daerah.

Namun, insiden di MTs Al Khalifah, menurutnya, tak bisa dijadikan alasan untuk menjustifikasi penghentian program secara total. Ia mengingatkan, setiap kebijakan baru pasti melewati masa penyesuaian dan evaluasi.

“Namanya program baru, tentu masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan dan pembenahan, bukan pembekuan,” jelas politisi muda itu.

Soroti Lambannya Pengawasan dan Sertifikasi SPPG

Gerindra juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan dan lambatnya proses sertifikasi laik higiene dan sanitasi bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, sertifikat tersebut merupakan standar utama dalam menjamin keamanan makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Zia menjelaskan, hingga saat ini baru sekitar 35 dari 71 SPPG yang telah mengantongi Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Sisanya masih dalam tahap pemeriksaan lapangan.

“Kalau pengelola SPPG sudah proaktif mengajukan, mestinya pemerintah juga bergerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi justru menghambat layanan untuk anak-anak,” kritiknya tajam.

Ia menegaskan, lambannya proses administratif bisa berdampak langsung pada kualitas layanan gizi untuk pelajar, apalagi jika pengawasan terhadap dapur produksi tidak berjalan optimal.

Gerindra Dorong Pemerintah Daerah Tindak Cepat dan Transparan

Lebih lanjut, Zia menyebut bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran nasional untuk mempercepat sertifikasi laik higiene dan sanitasi di seluruh daerah, menyusul munculnya kasus dugaan keracunan di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa seperti ini bisa dicegah,” ujarnya.

Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas SDM di dapur SPPG, serta memastikan seluruh tahap produksi makanan mengikuti standar kesehatan yang ketat.

“Yang dibutuhkan bukan menyalahkan program, tapi memperkuat kontrol di lapangan. Kalau sistemnya berjalan benar, MBG akan jadi program yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” kata Zia menutup pernyataannya.

Momentum Perbaikan, Bukan Penghentian

Pernyataan Fraksi Gerindra ini menjadi penyeimbang di tengah suara-suara publik yang cenderung panik terhadap program nasional tersebut. Bagi Gerindra, Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Daripada menonaktifkan, Zia menilai momen ini harus dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki rantai distribusi makanan, memperketat sertifikasi, dan memperkuat sistem pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, sekolah, serta penyedia jasa.

“Dengan langkah cepat dan koordinasi lintas sektor, insiden semacam ini bisa dihindari di masa mendatang tanpa harus mengorbankan program yang membawa manfaat nyata bagi ribuan siswa di Kabupaten Malang dan seluruh Indonesia,” tukas Zia.