Kemendikdasmen Soroti Banyak Kepala Sekolah Plt di Daerah

Kota Batu, iKoneksi.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) di berbagai daerah.

Fenomena itu menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam agenda Penguatan Program Pendidikan di Kota Batu yang dihadiri Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen, Mariman Darto.

Menurut Mariman, kualitas kepala sekolah menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan mutu pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Karena itu, pemerintah kini mempercepat proses pelatihan dan penyiapan calon kepala sekolah dengan standar kompetensi yang lebih ketat.

“Seorang kepala sekolah harus berangkat dari seorang guru. Tidak mungkin seseorang memimpin sekolah tanpa memahami kompetensi dasar keguruan secara mendalam,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Kemendikdasmen menetapkan tiga kompetensi utama yang wajib dimiliki calon kepala sekolah. Pertama, kompetensi manajerial untuk memimpin dan mengelola sekolah secara efektif. Kedua, kompetensi teknis terkait pedagogi dan proses pembelajaran. Ketiga, kompetensi sosial-kultural agar mampu membangun hubungan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Menurut Mariman, selama ini masih banyak sekolah menghadapi persoalan kepemimpinan akibat minimnya calon kepala sekolah yang benar-benar siap secara kompetensi.

“Karena itu, pemerintah tidak ingin pengangkatan kepala sekolah hanya bersifat administratif atau sekadar mengisi kekosongan jabatan. Pemimpin sekolah harus mampu menjadi motor perubahan pendidikan di daerahnya,” katanya.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai tantangan pendidikan yang terjadi di lapangan. Mulai dari kekurangan tenaga pendidik, sistem administrasi digital yang bermasalah, hingga kebutuhan penguatan kualitas SDM pendidikan. Mariman mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batu yang aktif membuka ruang dialog bersama pemerintah pusat. Menurutnya, pola komunikasi dua arah seperti ini penting agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar sesuai kebutuhan daerah.

“Masukan dari daerah adalah fondasi penting dalam reformasi pendidikan nasional,” pungkasnya.