DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Kota Medan Mendesak Transparansi Penanganan Kelangkaan BBM Bersubsidi Demi Menjamin Aktivitas Masyarakat

Kota Medan, iKoneksi.com – DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas terganggunya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite yang berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor.

Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital yang menunjang mobilitas, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kegiatan pendidikan. Ketika pasokan BBM mengalami gangguan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi, tetapi juga merambat pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Kelangkaan BBM telah menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, menghambat distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya operasional masyarakat, serta mengurangi produktivitas para pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, dampak tersebut juga dirasakan oleh kalangan mahasiswa. Sulitnya memperoleh BBM menghambat mobilitas menuju kampus, pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun aktivitas organisasi kemahasiswaan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, berdiskusi, berkarya, dan mengembangkan kapasitas diri justru tersita untuk mengantre mendapatkan BBM. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas generasi muda apabila tidak segera ditangani secara serius.

Ketua DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Kota Medan, Aldo Natanael Purba, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi energi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh Solar dan Pertalite, yang terhambat bukan hanya mobilitas kendaraan, tetapi juga aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga produktivitas mahasiswa dalam menjalankan tugas akademik dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah, PT Pertamina, serta seluruh instansi yang memiliki kewenangan untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penyebab terganggunya ketersediaan BBM bersubsidi. Proses tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

“Kami juga meminta agar hasil penyelidikan, penyebab terjadinya kelangkaan, serta langkah-langkah penanganan dan pemulihan distribusi BBM disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka,” sambungnya.

Ia menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian. Mereka berhak mengetahui apa yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM, bagaimana langkah penyelesaiannya, dan kapan kondisi ini dapat kembali normal. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi dan tindakan nyata.

Sikap DPC HIMAPSI Kota Medan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, DPC HIMAPSI Kota Medan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera menormalkan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
2. Meminta dilakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penyebab terganggunya pasokan dan distribusi BBM.
3. Mendorong agar hasil penyelidikan, penyebab, serta langkah penanganan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran serta mencegah terjadinya penyimpangan.
5. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

“DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kami berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret, transparan, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan ini,” lugasnya.

Ia menekankan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan mahasiswa sebagai bagian dari elemen bangsa yang berhak memperoleh pelayanan publik yang baik.

“Negara harus hadir melalui kebijakan yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas dia.