Eko Herdiyanto Serap Aspirasi, Warga Blimbing Bersuara Lantang

Kota Malang, iKoneksi.com – Suasana hangat namun penuh kritik mengalir deras ketika Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menggelar dialog serap aspirasi dalam rangka reses di wilayah Dapil Blimbing, Jumat (14/11/2025) malam. Politisi PDI Perjuangan ini tidak sekadar membuka ruang bagi keluhan masyarakat, tetapi sekaligus menjadikan forum tersebut sebagai panggung pendidikan politik dan transparansi kinerja dewan dua aspek yang menurutnya harus diketahui setiap warga.

Transparansi Tugas Dewan: Eko Bongkar Tupoksi Secara Terbuka

Mengawali dialog, Eko menguraikan secara rinci tugas pokok dan fungsi DPRD. Ia menegaskan pentingnya masyarakat memahami struktur dewan mulai dari fraksi, komisi, hingga badan-badan resmi agar aspirasi dapat tersampaikan dengan tepat sasaran.

“Di dewan kan ada fraksi, ada komisi dan badan-badan. Nah ini harus diketahui, tugasnya masing-masing. Jadi warga ketika menyampaikan aspirasi sesuai dengan tupoksi,” jelasnya dalam forum.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini juga membeberkan sejumlah capaian yang sudah diperjuangkan pihaknya di parlemen sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, masyarakat berhak tahu apa saja yang telah dikerjakan wakilnya di kursi dewan, bukan sekadar janji-janji politik tanpa wujud.

Pendidikan: SPMB Domisili Akibatkan Banyak Anak Tersingkir dari Sekolah Negeri

Keluhan paling banyak disuarakan warga saat sesi dialog dibuka. Salah satu isu paling mencolok muncul dari sektor pendidikan, terutama terkait sistem SPMB Domisili yang membuat banyak anak gagal masuk sekolah negeri.

“Banyak orang tua akhirnya harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang berbayar. Padahal sekolah negeri itu hadir untuk pendidikan murah,” ungkap Eko merangkum keluhan warga.

Isu ini menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Sebab, pendidikan terjangkau adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh dikorbankan oleh sistem seleksi yang justru menyulitkan masyarakat menengah ke bawah.

Keluhan Layanan BPJS dan Kesehatan: Dari Administrasi Berbelit Hingga Akses Rawat Inap

Di sektor kesehatan, warga mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan rawat inap menggunakan fasilitas BPJS. Persyaratan administrasi yang rumit hingga lamanya proses persetujuan menjadi masalah klasik yang terus berulang.

“Warga menyampaikan bahwa pelayanan rumah sakit dengan BPJS itu agak menyulitkan, terutama saat akan opname,” sebut Eko.

Ia menegaskan bahwa Komisi D akan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan dari rumah sakit maupun dinas kesehatan agar mekanisme layanan bisa lebih manusiawi dan tidak memberatkan warga.

Pengangguran dan Minimnya Peluang Kerja: Ancaman yang Harus Ditangani

Selain pendidikan dan kesehatan, problem pengangguran turut mewarnai pertemuan tersebut. Banyak lulusan SLTA mengaku kesulitan mencari pekerjaan sehingga jumlah pengangguran meningkat dan berpotensi memperlebar angka kemiskinan.

“Ini harus menjadi alarm bagi pemkot,” tegas Eko.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pelatihan keahlian, membuka peluang kerja baru, dan memetakan lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan industri lokal.

Lingkungan dan Infrastruktur: Pohon Tua, Drainase Buruk, Jalan Rusak Masih Jadi Keluhan

Dari sektor lingkungan, warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih aktif melakukan pemangkasan pohon tua yang dikhawatirkan tumbang saat cuaca ekstrem. Pohon besar di jalan poros menjadi fokus warga karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

“Ini antisipasi pohon tumbang yang mengakibatkan korban, apalagi cuaca ekstrem seperti saat ini,” ujar Eko.

Isu drainase juga tidak kalah pentingnya. Warga meminta pembangunan drainase yang terintegrasi dan mampu menampung aliran air dengan baik agar banjir tidak lagi menjadi ancaman musiman. Ditambah dengan keluhan jalan berlubang yang membutuhkan penanganan cepat, daftar pekerjaan rumah pemerintah semakin panjang.

Pokir DPRD: Mengakomodasi Aspirasi Secara Terukur dan Berkelanjutan

Menutup dialog, Eko menegaskan Program Pokok Pikiran (Pokir) dewan setiap tahun selalu membuka ruang bagi usulan warga, baik untuk program fisik maupun nonfisik. Semua masukan ini akan dipetakan berdasarkan skala prioritas agar pembangunan lebih terarah dan partisipatif.

“Pokir selalu mengakomodir usulan masyarakat sesuai kebutuhan wilayah. Semua diinventarisasi agar menjadi program berkelanjutan,” tekan Eko.

Dialog malam itu menjadi bukti bahwa warga Blimbing tidak sekadar datang untuk menyampaikan keluhan, tetapi ingin menjadi bagian dari perbaikan kota. Sementara bagi Eko, suara warga adalah kompas yang harus dijadikan dasar dalam memperjuangkan kebijakan di DPRD. Dengan aspirasi yang kini telah tersampaikan, masyarakat menunggu langkah nyata yang akan lahir dari pertemuan tersebut.