Kemerdekaan Sejati Dimulai dari Meja Makan: Belajar Ketahanan Pangan dari Cireundeu

Tahun 2026 ini, Indonesia merayakan peringatan kemerdekaannya yang ke-81. Di tengah gegap gempita perayaan dan refleksi perjalanan bangsa, wacana ketahanan pangan kembali menjadi sorotan utama. Pemerintah saat ini tengah gencar menjalankan berbagai upaya strategis, mulai dari megaproyek Food Estate untuk menggenjot produksi hingga program populis Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi masalah stunting dan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, sebuah pertanyaan mendasar kerap terlewatkan: sudahkah kita benar-benar merdeka secara pangan hingga ke akar rumput?

Jika kemerdekaan dimaknai sebagai kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, maka ketergantungan bangsa pada satu komoditas bahan pokok, seperti beras, merupakan tantangan besar. Untuk merenungkan makna kemerdekaan pangan yang sesungguhnya di usia Republik ini yang semakin matang, kita dapat berkaca pada kearifan lokal yang hidup dan dipraktikkan oleh Masyarakat Adat Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di tengah derasnya arus modernisasi tahun 2026, komunitas budaya ini tetap teguh merawat tradisi leluhur mereka, yaitu mengonsumsi olahan singkong (beras singkong/rasi) sebagai makanan pokok pengganti beras.

Praktik pangan ini bukanlah sekadar keunikan kuliner, melainkan wujud nyata kemandirian. Di sinilah letak irisan penting dengan program Makan Bergizi Gratis. Pelaksanaan program tersebut idealnya tidak terjebak pada penyeragaman menu yang hanya bertumpu pada beras atau gandum impor. Kearifan Cireundeu membuktikan bahwa diversifikasi pangan lokal seperti rasi atau sumber karbohidrat Nusantara lainnya sangat layak diintegrasikan ke dalam program gizi nasional. Menggali potensi pangan lokal bukan hanya memastikan asupan gizi anak bangsa terpenuhi, tetapi juga mendistribusikan kemandirian ekonomi langsung ke petani-petani daerah.

“Masyarakat Cireundeu menggambarkan bagaimana kemajuan zaman tidak akan melemahkan tradisi budaya yang telah ada, dan tradisi budaya tidak membatasi orang untuk berkembang dengan perkembangan zaman.”

Di sisi lain, narasi ketahanan pangan nasional sering kali didominasi oleh pendekatan makro seperti program Food Estate. Proyek pencetakan lahan pertanian skala besar ini kerap kali dihadapkan pada kritik terkait benturan ekologis dan risiko marginalisasi masyarakat lokal. Dalam hal ini, Cireundeu menawarkan antitesis yang kaya akan makna. Masyarakat Cireundeu tidak membuka lahan secara eksploitatif; mereka menerapkan praktik ekologis yang sangat bijak dengan mengatur tata ruang lingkungan menjadi tiga zona: hutan adat (larangan), hutan tutupan (konservasi), dan hutan baladahan (produksi pertanian).

Pendekatan bottom-up ala Cireundeu ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang sejati harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Swasembada rasi adalah bagian integral dari sistem reproduksi budaya yang melahirkan ketahanan sosial budaya yang kebal terhadap krisis ekonomi maupun perubahan iklim.

Refleksi kemerdekaan tahun 2026 dari Kampung Cireundeu ini seharusnya menjadi catatan kritis bagi arah kebijakan negara. Program Food Estate harus banyak belajar dari kearifan tata ruang adat agar tidak memicu krisis ekologi baru, sementara program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum kebangkitan diversifikasi pangan lokal, bukan sekadar penyeragaman selera. Indonesia telah memiliki berbagaimacam jenis sumber pangan lokal yang lebih tahan dari ancaman ketidakpastian harga pangan seperti sekarang ini. Nenek moyang kita telah banyak mengajarkan bagaimana sumber pangan pokok tidak dari satu jenis saja, di Papua ada Papeda, di Nusa Tenggara Timur ada Sorgum, di Maluku ada Sagu, dan berbagai jenis umbi-umbian yang juga bisa dijadikan sebagai sumber pangan pokok bangsa kita. Pada akhirnya, di usia Indonesia yang ke-81 ini, kemerdekaan sejati adalah tentang ketahanan nasional yang kokoh, yang selalu berakar dari ketahanan pangan, ketahanan ekologis dan ketahanan sosial budaya yang mandiri dan lestari.