Kota Malang, iKoneksi.com – Pemerintah secara resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini memicu berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, politisi, hingga pengamat ekonomi.
Salah satu narasi negatif muncul dari PDIP, yang menyebut kenaikan PPN sebagai langkah yang menyudutkan masyarakat, meski kebijakan ini sebenarnya sudah diatur dalam legislasi DPR RI periode 2019-2024, saat PDIP memegang kendali penuh di parlemen. Polemik ini juga menjalar ke Kota Malang, tempat para tokoh politik lokal turut memberikan pandangan mereka.
Gerindra Kota Malang Soroti Narasi Negatif
Sekretaris DPC Gerindra Kota Malang yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, menyebut ada upaya politisasi dari PDIP untuk mendiskreditkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan kebijakan ini adalah amanat undang-undang yang disusun di masa kepemimpinan PDIP di parlemen.
“Memang ada beberapa narasi negatif yang menyudutkan Pak Prabowo terkait kenaikan PPN 12 persen. Tapi kita tahu, ini adalah hasil legislasi DPR RI periode 2019-2024 yang dipimpin oleh PDIP. Pak Prabowo hanya menjalankan amanat undang-undang,” tegas Rimzah, Ahad (22/12/2024).
Lebih lanjut, Rimzah menuding PDIP menggunakan taktik lempar batu sembunyi tangan dengan menyalahkan Presiden Prabowo atas kebijakan yang mereka dukung sebelumnya. Ia menambahkan Prabowo justru tengah berupaya merevisi pelaksanaan PPN agar lebih tepat sasaran, yakni menyasar barang dan jasa mewah.
Barang Mewah Jadi Fokus Kebijakan
Ketua Fraksi Gerindra Kota Malang, Danny Agung, juga menekankan kenaikan PPN ini difokuskan pada barang dan jasa mewah, seperti tas desainer, pakaian bermerek, dan barang impor lainnya. Sementara itu, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan tetap bebas dari kenaikan PPN.
“Pak Prabowo memastikan barang-barang kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. Kebijakan ini dirancang agar tidak memberatkan masyarakat kecil,” jelas Danny.
Ia menambahkan di Kota Malang, masyarakat dinilai cukup dewasa dalam merespons kebijakan ini. Meski ada narasi negatif yang beredar, Danny menyebut warga lebih memilih untuk memberikan kritik konstruktif yang bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Kepercayaan Masyarakat Kota Malang
Menurut Danny, masyarakat Kota Malang percaya pada kemampuan Presiden Prabowo dalam menakhodai pemerintahan. Mereka yakin bahwa dampak dari kenaikan PPN ini akan diminimalkan melalui kebijakan pendukung, seperti subsidi dan insentif pajak bagi kelompok rentan.
“Pemerintah akan memberikan langkah mitigasi yang tepat agar kenaikan PPN ini memberikan manfaat jangka panjang tanpa membebani perekonomian,” ungkap Danny.
Lebih jauh, ia memastikan Fraksi Gerindra di Kota Malang akan mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan langkah-langkah yang relevan di tingkat daerah.
Dampak Positif Jangka Panjang
Kenaikan PPN menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional.
“Meski menuai polemik, dukungan masyarakat dan pengelolaan kebijakan yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan fokus pada barang dan jasa mewah, pemerintah ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi,” terangnya.
Masyarakat Kota Malang, seperti yang disampaikan oleh Rimzah dan Danny, menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kebijakan ini.
“Hal ini menjadi contoh dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” tukasnya. (04/iKoneksi.com)
Komentar