Golkar Bongkar ‘Rapor Merah’ Pemkot Malang, Stunting hingga Parkir Liar Disorot

Kota Malang, iKoneksi.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Malang mendadak jadi sorotan publik saat Fraksi Partai Golkar membacakan Pendapat Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2025. Sidang yang awalnya penuh apresiasi itu berubah panas ketika sederet persoalan kota dibedah satu per satu.

Dokumen pandangan fraksi dibacakan langsung oleh Kartika, SE., S.Pd., mewakili Fraksi Golkar yang diketuai Suryadi, S.Pd., MM. Dalam pembukaannya, Golkar memberi apresiasi atas capaian Pemkot Malang sepanjang 2025.

Beberapa indikator makro dinilai positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat naik menjadi 5,92 persen. Angka pengangguran menurun, kualitas kesehatan meningkat, hingga sederet penghargaan nasional dan internasional berhasil diraih Pemkot Malang.

“Tak hanya itu, Kota Malang juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut disebut sebagai bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah yang baik,” kata Kartika.

Dipuji di Awal, Pemkot Malang Langsung ‘Disentil’ Soal Stunting dan HIV

Namun setelah memberi pujian, Fraksi Golkar mulai menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan dan langsung dirasakan masyarakat. Salah satu yang paling tajam adalah soal sektor kesehatan. Golkar menyoroti tingginya serapan anggaran Dinas Kesehatan yang mencapai sekitar Rp418 miliar atau 90,3 persen, tetapi angka stunting justru dilaporkan naik hingga 22,4 persen.

“Tak hanya itu, kasus HIV pada usia produktif disebut masih tinggi, berkisar 300 hingga 350 kasus. Ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD) juga masih menghantui sejumlah wilayah di Kota Malang. Fraksi Golkar mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak sekadar habis terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Program kesehatan diminta lebih tepat sasaran dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata,” sebut Kartika.

Banjir, Sampah, dan Minimnya Ruang Hijau Jadi Sorotan

Kartika mengungkapkan keluhan klasik warga soal banjir dan kemacetan juga ikut dibedah dalam sidang tersebut. Golkar menilai persoalan lingkungan Kota Malang masih membutuhkan perhatian serius. Masalah sampah disebut semakin mengkhawatirkan karena kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mulai overload. Di sisi lain, ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang masih jauh dari target nasional.

“Saat ini, persentase RTH Kota Malang disebut baru mencapai 17,73 persen, padahal ketentuan undang-undang mengharuskan minimal 30 persen. Minimnya area resapan air dinilai menjadi salah satu penyebab banjir mudah terjadi saat hujan deras mengguyur kota. Fraksi Golkar mendorong Pemkot Malang memperbanyak taman kota, memperluas area hijau, dan memperbaiki sistem drainase agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan,” beber Kartika

Parkir Liar hingga Jualan Minol Dekat Sekolah Ikut Dikritik

Ia menerangkan masalah parkir liar yang kerap memicu kemacetan, terutama di kawasan wisata dan pusat keramaian, juga menjadi perhatian serius Fraksi Golkar. Penataan parkir diminta dilakukan lebih tegas dan modern. Golkar bahkan mengusulkan adanya jaminan keamanan atau asuransi kendaraan bagi pengguna parkir resmi. Selain itu, parkir gratis di ritel modern juga diusulkan untuk mengurangi praktik parkir liar di tepi jalan.

“Penumpukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kayutangan Heritage turut disorot. Satpol PP diminta lebih aktif melakukan penertiban dengan pendekatan humanis serta menyiapkan lokasi relokasi yang layak bagi pedagang. Sorotan paling tajam muncul saat Fraksi Golkar membahas dugaan pelanggaran aturan penjualan minuman beralkohol. Sesuai perda, lokasi penjualan minol harus berjarak minimal 500 meter dari sekolah, rumah ibadah, dan rumah sakit. Namun di lapangan disebut masih ada tempat usaha yang menjual minuman keras hanya sekitar 100 meter dari sekolah,” urainya.

Golkar Ingatkan Pemkot Jangan Terlalu Cepat Berpuas Diri

Selain mengkritik persoalan pelayanan publik, Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perumda Tugu Tirta diminta segera memperbaiki jaringan pipa tua untuk mengurangi kebocoran air. Sementara Perumda TUNAS didorong meningkatkan strategi bisnis agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin maksimal dan tidak stagnan.

Melalui pandangan fraksi tersebut, Golkar menegaskan penghargaan dan prestasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Yang paling utama adalah dampak nyata kebijakan terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar pun mengingatkan agar Pemkot Malang tidak terlalu cepat berpuas diri. Sebab di balik deretan penghargaan, masih banyak persoalan dasar warga yang menunggu penyelesaian konkret,” pungkas Kartika.