Konflik Dualisme GMNI Kian Dalam, Kongres Bandung Dipersoalkan

Kab Mojokerto, iKoneksi.com — Konflik internal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali memanas. Dualisme kepemimpinan yang bermula sejak Kongres XXI GMNI di Ambon pada 2019 kini memasuki fase baru setelah penyelenggaraan kongres di Bandung pada pertengahan Juli 2025. Alih-alih menjadi jalan keluar, kongres tersebut justru memicu gelombang penolakan dari ratusan kader GMNI dari berbagai daerah.

Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI menyatakan keberatan terhadap legitimasi Kongres Bandung yang digelar di Gedung Merdeka. Mereka menilai forum tersebut tidak memenuhi prinsip representasi dan diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Penolakan muncul karena sebagian kader merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis organisasi. Kondisi ini dinilai memperdalam fragmentasi internal GMNI yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun terakhir.

Isu pelanggaran AD/ART menjadi sorotan utama. Sejumlah kader menyebut, kongres seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan pemersatu organisasi, bukan justru memperlebar jurang perpecahan. Selain itu, muncul pula tudingan adanya kepentingan politik praktis yang membonceng dinamika internal GMNI.

“GMNI dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan kaum marhaen, bukan menjadi alat kepentingan politik tertentu,” ujar salah satu kader GMNI yang menolak Kongres Bandung.

Di tengah polemik tersebut, konflik GMNI juga bergeser ke ranah hukum. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI di bawah kepemimpinan Arjuna-Dendy diketahui mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini menandai bahwa penyelesaian konflik internal GMNI tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme organisasi, tetapi juga proses hukum formal.

Meski demikian, upaya rekonsiliasi masih terus disuarakan. DPP GMNI versi Arjuna-Dendy secara terbuka mengajak seluruh pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai jalan damai penyelesaian konflik. Namun, jika ajakan tersebut tidak direspons, proses hukum dipastikan akan terus berlanjut.

Di tingkat daerah, sejumlah DPC GMNI dari berbagai wilayah menyuarakan desakan agar dilakukan Rekonsiliasi Nasional melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan. Mereka menilai KLB menjadi satu-satunya mekanisme konstitusional yang dapat mengakhiri dualisme dan mengembalikan GMNI pada khitah perjuangannya.

Konflik berkepanjangan ini dinilai membawa dampak serius terhadap keberlangsungan organisasi. Melemahnya konsolidasi internal menyebabkan berkurangnya daya dorong GMNI sebagai kekuatan kritis mahasiswa di tingkat nasional. Energi organisasi tersedot pada konflik internal, alih-alih fokus pada isu-isu kerakyatan, keadilan sosial, dan kebangsaan.

Selain itu, dualisme kepemimpinan juga berdampak pada proses kaderisasi. Ketidakpastian struktur dan kepemimpinan memunculkan kebingungan di tingkat komisariat dan cabang, terutama bagi kader baru. Kondisi tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas regenerasi dan mengancam keberlanjutan GMNI sebagai organisasi kader.

Di tengah konflik di tingkat pusat, sejumlah kader di daerah tetap menjalankan aktivitas advokasi dan pendampingan rakyat. Aksi-aksi lokal yang berpijak pada nilai Marhaenisme masih berlangsung, meski minim sorotan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan GMNI di tingkat akar rumput belum sepenuhnya padam.

Sejumlah senior dan alumni GMNI pun didorong untuk mengambil peran sebagai mediator independen. Peran tersebut dinilai krusial untuk menjembatani faksi-faksi yang bertikai dan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat merusak marwah organisasi.

Masa depan GMNI kini berada di persimpangan. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan apakah organisasi mahasiswa yang lahir dari semangat Marhaenisme Bung Karno ini mampu kembali bersatu, atau justru terus terjebak dalam pusaran konflik internal yang melemahkan peran historisnya dalam gerakan mahasiswa Indonesia.

Penulis: Novia Syahfitri Hidayasa