Lubang Drainase Makan Korban, DPRD Kota Malang Soroti Lambannya Respons DPUPR

Kota Malang, iKoneksi.com — Insiden pejalan kaki terperosok ke dalam lubang drainase di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang, Minggu (29/3/2026), memicu perhatian serius DPRD Kota Malang. Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu dinilai menjadi cerminan lambannya respons terhadap kerusakan infrastruktur yang membahayakan keselamatan warga.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan kondisi tersebut seharusnya bisa ditangani lebih cepat tanpa harus menunggu kejelasan status administratif aset.

“Memang mungkin belum diserahkan secara resmi, tetapi mestinya tetap segera ditangani. Tidak bisa menunggu, apalagi ini menyangkut keselamatan warga,” tutur Mia sapaan akrabnya.

Status Aset Bukan Alasan, Keselamatan Harus Diutamakan

Diketahui, tutup drainase yang rusak merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak perbankan dan belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Malang.

Namun, menurut Mia, perbedaan status kepemilikan tidak boleh dijadikan alasan pembiaran. Ia menilai langkah darurat seharusnya bisa segera dilakukan untuk meminimalkan risiko.

“Bisa dilakukan penanganan sementara atau segera berkoordinasi dengan pihak pemberi CSR. Jangan sampai menunggu, itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan,” tegasnya.

Minim Pencegahan, Tanda Peringatan Terlambat

DPRD juga menyoroti lemahnya langkah preventif di lokasi kejadian. Pemasangan tanda peringatan dinilai terlambat karena baru dilakukan setelah adanya korban. Padahal, menurut Mia, langkah pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama, terutama di kawasan pedestrian yang ramai dilalui masyarakat.

“Seharusnya sebelum ada korban sudah ada tanda peringatan. Apapun statusnya, langkah preventif harus dilakukan,” sebutnya.

Pengamat Tata Kota: Kelalaian Kecil Bisa Berujung Besar

Sorotan juga datang dari Pengamat Tata Kota, Alif. Ia menilai insiden ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan kepekaan terhadap keselamatan publik. Dalam pandangan dia, kelalaian kecil dalam pengawasan bisa berujung pada dampak besar jika tidak segera ditangani.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai menunggu viral atau korban baru ada tindakan,” seru alumnus UM Itu.

DPRD Dorong Pengawasan dan Respons Cepat

Ke depan, DPRD Kota Malang mendorong penguatan koordinasi dan peningkatan pengawasan terhadap infrastruktur publik, khususnya di area pedestrian. Mia menyebut, pemerintah daerah sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pemantauan rutin di lapangan.

“Petugas kebersihan jalan, misalnya, dapat dilibatkan untuk mendeteksi kerusakan sejak dini dan melaporkannya secara cepat kepada perangkat daerah terkait. Jika ada kerusakan, bisa langsung dilaporkan dengan foto dan titik lokasi. Harus ada SOP yang jelas agar bisa segera ditindaklanjuti,” terang dia.

Jangan Tunggu Korban Berikutnya

Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa kelalaian terhadap infrastruktur publik dapat berdampak langsung pada keselamatan warga. Mia menekankan pentingnya respons cepat, langkah preventif, serta sistem pelaporan yang efektif agar kejadian serupa tidak terulang.

“Harus lebih cepat bergerak melihat kondisi di sekitar. Jangan sampai ada korban dulu baru bertindak,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang perempuan terperosok ke dalam lubang drainase di trotoar Jalan Ijen. Korban tampak kesulitan mengeluarkan kakinya dan menahan rasa sakit, sementara warga di sekitar berupaya memberikan pertolongan. Peristiwa ini kini menjadi sorotan publik sekaligus alarm bagi pemerintah untuk lebih sigap menjaga keselamatan ruang publik.