Kota Malang, iKoneksi.com – Implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang 2024-2026 terus dilakukan. Terbaru, Pemerintah Kota Malang bersiap untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPD 2024-2026.
Sebagai informasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dipersiapkan untuk periode transisi tahun 2024-2026 seiring berakhirnya jabatan Kepala Daerah pada September 2023 yang lalu. Harapannya kesinambungan, keberlanjutan pembangunan dan penanganan isu-isu strategis dapat segera dituntaskan.
Untuk itulah, Penjabat Walikota Malang, Iwan Kurniawan meminta perangkat daerah segera melakukan percepatan pemetaan dan menginventarisir program-program prioritas di tahun 2026. Hal ini disampaikan Iwan saat memimpin rakor penjaringan kegiatan prioritas tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang Balaikota Malang, Senin (25/11/2024).
Dihadapan jajaran Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Iwan menegaskan pentingnya proses pemetaan dan identifikasi sebagai langkah awal penentuan program. Orang nomor satu di Pemkot Malang itu memberikan penekanan program yang diusulkan harus efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat guna.
“Meski masih di tahun 2026, namun kegiatan ini harus kita rencanakan dengan matang. Perencanaan harus mempertimbangkan prioritas yang ada, mana yang representasi kebijakan nasional, mana mandatori spending, mana yang prioritas daerah, semuanya harus jelas, termasuk sumber dananya, mana yang memakai APBN, APBD Propinsi, atau APBD Kota Malang” tegas sosok yang akrab disapa Pj Iwan.
“Jangan lupakan juga asas ketepat gunaan dan kebermanfaatan serta dorongan untuk meningkatkan pelayanan, maka saya berpesan lakukan identifikasi dan pemetaan,” jelas Pj Iwan.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu mengingatkan kembali tentang empat tujuan RPD Tahun 2024-2026. Untuk itulah, Iwan lantas menggarisbawahi pentingnya skala prioritas penentuan program fundamental yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita kembali lagi pada poin-poin dalam penetapan RPD ini, maka tidak perlu membuat program yang tidak punya dampak, prioritaskan program-program fundamental yang punya nilai manfaat bagi masyarakat dan peningkatan PAD,” serunya.
“Kita bahas segera karena usulan agar bisa masuk pagu indikatif tahun 2026 di kementerian dan provinsi juga akan dibahas pada bulan Januari 2025. Kita akan coba bantu kawal semaksimal mungkin dengan memanfaatkan jaringan yang ada di kementerian atau provinsi” imbuh Iwan.
Selain membahas program prioritas tahun 2026, Iwan juga mengevaluasi progres dari 11 program prioritas yang telah ditetapkan sejak ia menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Dirinya juga menyinggung progres WTP, rencana revitalisasi alun-alun, penanganan anak putus sekolah, pencanangan wali data dan pencapaian data statistik sektoral, serta program pengembangan pariwisata.
“Melalui rakor ini saya berharap Perangkat Daerah dapat melaporkan secara detail progres penuntasan 11 program prioritas yang telah kami tetapkan; agar nantinya kita dapat mengambil langkah lanjutan sehingga di akhir masa jabatan saya di Kota Malang pada bulan Februari 2025 mendatang, 11 program tersebut dapat tuntas; atau setidaknya telah memiliki pondasi yang kuat sehingga bisa dilanjutkan nantinya,” pungkas Pj Iwan. (04/iKoneksi.com)
Komentar