Kota Malang, iKoneksi.com – Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam mengatasi krisis perumahan dengan meluncurkan program ambisius pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Program ini bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi serta memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap hunian yang layak.
Kenaikan harga properti yang jauh melampaui Upah Minimum Regional (UMR) membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau. Hal ini menjadi perhatian serius bagi akademisi dan ekonom, salah satunya Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Menurutnya, program ini dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan hunian.
“Program pengembangan perumahan tiga juta rumah per tahun ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Saat ini, harga properti terus meningkat, menciptakan kesenjangan yang semakin tajam,” jelas Mukhlis.
Tingginya biaya perumahan membuat banyak masyarakat harus mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk sewa atau cicilan kredit. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka. Namun, meskipun inisiatif ini terlihat menjanjikan, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan pendanaan. Prof. Mukhlis mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kekuatan fiskal pemerintah dalam mendanai proyek-proyek tersebut.
“Kita harus realistis melihat sejauh mana pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk program ini. Jika terjadi pemangkasan anggaran, tentu akan berdampak pada realisasi target pembangunan,” ujarnya.
Secara strategis, proyek ini akan dibagi menjadi dua bagian utama: satu juta rumah di wilayah perkotaan dan dua juta rumah di daerah pedesaan. Fokus utama tetap pada masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini kesulitan mendapatkan akses terhadap properti dengan harga terjangkau. Dalam pelaksanaannya, Mukhlis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar target ambisius ini bisa tercapai. Tanpa koordinasi yang matang, realisasi proyek ini bisa terhambat oleh berbagai kendala teknis dan birokrasi.
“Diperlukan strategi yang efektif dan kajian mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dari program ini. Dengan begitu, manfaatnya bisa terukur dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Meskipun masih banyak tantangan, Mukhlis tetap optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengembang dan investor asing, program ini bisa berjalan sesuai rencana.
“Jika semua elemen mendukung, saya yakin program tiga juta rumah ini dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” lugasnya.
“Lebih dari sekadar membangun rumah, program ini diharapkan dapat membawa dampak jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun, pertanyaannya tetap: mampukah pemerintah dan sektor swasta benar-benar mewujudkan proyek ambisius ini? Jawabannya akan terungkap dalam perjalanan pelaksanaan program ini di tahun-tahun mendatang,” pungkas Mukhlis. (04/iKoneksi.com)
Komentar