Pupuk Subsidi Seret, DPRD Kota Batu Angkat Suara

Kota Batu, iKoneksi.com — Keluhan petani terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Ludi, pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk menambah kuota pupuk subsidi karena seluruh alokasi telah ditentukan secara nasional, termasuk perhitungan kebutuhan per hektare lahan.

“Pupuk subsidi itu ranahnya pemerintah pusat. Daerah hanya menerima sesuai alokasi yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

Kebutuhan Tidak Sepenuhnya Terpenuhi

Ia mengakui, jumlah pupuk subsidi yang tersedia memang terbatas dan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani. Hal ini menyebabkan petani harus mencari alternatif lain, termasuk menggunakan pupuk non-subsidi.

“Kebutuhan petani tidak bisa 100 persen dipenuhi dari subsidi. Sisanya tetap harus menggunakan pupuk non-subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, sistem alokasi pupuk sudah dihitung berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman, sehingga setiap daerah memiliki jatah tertentu yang tidak bisa diubah secara sepihak.

Keluhan Petani Terus Menguat

Di lapangan, petani mengeluhkan kondisi tersebut karena berdampak pada produktivitas pertanian. Keterbatasan pupuk dinilai menghambat proses tanam hingga panen. Namun, Ludi menegaskan keterbatasan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh seluruh daerah.

“Alokasinya sudah ditentukan. Kita di daerah tidak bisa menambah atau mengubah kuota itu,” tegasnya.

DPRD Tak Bisa Intervensi Kuota

Lebih lanjut, Ludi menyampaikan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi distribusi pupuk subsidi, termasuk mengajukan penambahan kuota. Ia menyebutkan, meskipun aspirasi petani terus disampaikan, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat yang mengatur kebijakan subsidi secara nasional.

“Untuk minta tambahan kuota juga tidak bisa, karena sudah diatur berdasarkan perhitungan pemerintahan pusat,” beber politisi PKS itu.

Dorong Adaptasi Petani

Di tengah keterbatasan tersebut, petani diharapkan dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk memanfaatkan pupuk non-subsidi sebagai alternatif untuk menjaga produktivitas. Selain itu, diperlukan strategi pertanian yang lebih efisien agar penggunaan pupuk dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan.

“Dengan kondisi ini, saya berharap adanya pemahaman bersama bahwa persoalan pupuk subsidi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan secara kolektif,” tandasnya.