Samuel Tampubolon: Jumhur Masuk Kabinet, Sinyal Politik Baru Pemerintahan Prabowo

Jakarta, iKoneksi.com – Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Prabowo Subianto memantik respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari eksponen aktivis GMNI, Samuel Tampubolon, yang menilai keputusan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan pesan politik yang kuat.

Samuel menyebut, langkah ini menjadi indikasi bahwa pemerintah mulai membuka ruang bagi figur-figur dengan latar belakang perjuangan, bukan semata hasil kompromi elite politik. Ia melihat kehadiran Jumhur sebagai “angin segar” di tengah dominasi kelompok yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan kekuasaan.

Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus menjadi koreksi terhadap pola lama dalam pembentukan kabinet yang kerap dinilai jauh dari aspirasi masyarakat.

“Dengan latar belakang aktivis, Jumhur dianggap membawa perspektif berbeda dalam membaca persoalan bangsa,” kata dia.

Samuel menegaskan, momentum ini harus dimaknai sebagai peluang untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjaga stabilitas politik semata.

Figur Aktivis Dinilai Punya Modal Moral dan Ideologis

Samuel menilai rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di sektor lingkungan hidup. Ia menekankan persoalan ekologis tidak bisa hanya dilihat sebagai isu teknis, melainkan bagian dari konflik kepentingan yang lebih luas. Menurutnya, kerusakan lingkungan selama ini bukan disebabkan ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya keberpihakan negara dalam menghadapi tekanan pemodal. Karena itu, diperlukan figur dengan keberanian ideologis untuk mengambil sikap tegas.

“Dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu secara administratif, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk berpihak,” ujarnya.

Ia menilai, posisi strategis yang kini diemban Jumhur membuka peluang untuk mendorong kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan berdaulat, terutama dalam menghadapi tantangan eksploitasi sumber daya alam.

Harapan Publik pada Arah Baru Kebijakan Lingkungan

Penunjukan ini, lanjut Samuel, membawa harapan besar bagi publik terhadap perubahan arah kebijakan lingkungan di Indonesia. Ia menilai selama ini kebijakan kerap terjebak dalam kompromi politik yang melemahkan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Jumhur harus dimaknai sebagai titik balik untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tegas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi kebijakan dari intervensi kelompok berkepentingan.

Samuel menyebut, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak tunduk pada tekanan oligarki ekonomi. Ia berharap pemerintah mampu menunjukkan keberpihakan nyata, bukan sekadar retorika politik.

“Ini harus menjadi alarm perubahan, bahwa negara harus berani keluar dari pola lama,” serunya.

Simbol Perlawanan Masuk ke Pusat Kekuasaan

Dari perspektif gerakan mahasiswa dan aktivisme, Samuel melihat perjalanan Jumhur sebagai simbol penting. Ia menilai, masuknya figur aktivis ke dalam kabinet membuktikan bahwa idealisme masih memiliki ruang dalam sistem kekuasaan.

Menurutnya, hal ini menjadi pesan bahwa sejarah perjuangan tidak sepenuhnya terpinggirkan oleh pragmatisme politik. Justru, pengalaman di akar rumput dapat menjadi kekuatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

Samuel menutup dengan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan sekadar soal individu, melainkan representasi harapan akan perubahan arah politik nasional yang lebih berpihak pada rakyat.