SPMB Kota Malang Dikeluhkan Warga Saat Reses DPRD Kota Malang, Suyadi Soroti Keterbatasan Kursi SMP Negeri

Kota Malang, iKoneksi.com – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut bahkan mendominasi dialog serap aspirasi dalam agenda reses Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi, S.Pd., M.M., yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) Sukun, Selasa (7/7/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, keluhan mengenai sulitnya akses masuk sekolah negeri menjadi topik yang paling banyak disampaikan warga. Salah satu orang tua murid, Agus mengaku kebingungan karena anak mereka gagal diterima di sekolah tujuan meskipun telah mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku.

SPMB Jadi Aspirasi Terbanyak Warga Saat Reses

Suyadi mengungkapkan, selama pelaksanaan reses dirinya menerima laporan dari puluhan orang tua yang mengeluhkan hasil SPMB. Bahkan dalam satu hari kegiatan reses saja, lebih dari 20 warga datang menyampaikan persoalan serupa. Menurutnya, sebagian besar siswa tidak berhasil lolos karena terkendala persyaratan pada berbagai jalur penerimaan yang tersedia, mulai dari domisili, prestasi akademik, hingga jalur afirmasi.

“Banyak anak yang belum mendapatkan sekolah. Dalam satu hari reses saja yang melapor kepada saya lebih dari 20 orang tua. Penyebabnya beragam, mulai dari domisili yang tidak memenuhi syarat, nilai yang tidak mencukupi, hingga tidak lolos jalur afirmasi,” ucap Suyadi.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kasus individual semata. Keluhan yang muncul hampir merata menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera dicari solusinya.

DPRD Ungkap Ketimpangan Daya Tampung SMP Negeri

Di balik banyaknya siswa yang gagal diterima, Suyadi menyebut terdapat persoalan mendasar yang selama ini terus berulang, yakni ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dengan kapasitas SMP negeri di Kota Malang. Berdasarkan data yang dihimpunnya, jumlah lulusan SD setiap tahun mencapai hampir 14 ribu siswa. Sementara daya tampung SMP negeri yang tersedia hanya berkisar antara 8 ribu hingga 9 ribu kursi.

“Kondisi tersebut membuat ribuan siswa harus bersaing ketat memperebutkan kursi sekolah negeri yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pendaftar. Kalau jumlah lulusan SD hampir 14 ribu siswa, sementara kapasitas SMP negeri hanya sekitar 8 sampai 9 ribu siswa, tentu tidak akan cukup. Ini menjadi persoalan utama yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Menurut Suyadi, keterbatasan kapasitas sekolah negeri menjadi faktor paling dominan yang memicu munculnya berbagai keluhan setiap kali proses penerimaan siswa baru berlangsung.

Ribuan Lulusan SD Berebut Kursi Sekolah Negeri

Fenomena tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri yang dinilai memiliki biaya lebih terjangkau serta kualitas pendidikan yang dianggap kompetitif. Namun di sisi lain, keterbatasan ruang belajar membuat tidak semua siswa dapat terakomodasi. Akibatnya, sebagian siswa harus mencari alternatif sekolah lain, termasuk sekolah swasta.

Suyadi menilai pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terkait kebutuhan ruang pendidikan di Kota Malang. Penambahan unit sekolah baru maupun perluasan kapasitas sekolah yang sudah ada dapat menjadi opsi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan anak-anak. Jangan sampai setiap tahun masalah yang sama terus berulang,” lugasnya.

PSU Perumahan Belum Diserahkan Jadi Sorotan

Selain sektor pendidikan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur lingkungan. Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah banyaknya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang hingga kini belum diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota Malang. Menurut Suyadi, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah kawasan perumahan dan berpotensi menghambat pelayanan publik maupun proses pemeliharaan fasilitas umum.

“Faktanya memang masih banyak PSU perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Mengenai alasan keterlambatannya tentu menjadi urusan pihak pengembang, tetapi ini harus segera dituntaskan,” tekan dia.

Ia menilai percepatan penyerahan PSU penting dilakukan agar pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengelolaan dan perawatan fasilitas publik di kawasan perumahan.

MBG Belum Menjadi Isu Prioritas di Masyarakat

Sementara itu, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Suyadi mengaku sempat menerima beberapa pertanyaan dari warga. Namun isu tersebut belum menjadi pembahasan dominan dalam kegiatan reses. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih banyak menyoroti persoalan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti akses pendidikan, kondisi lingkungan, dan infrastruktur dasar.

“Kalau soal MBG memang ada yang bertanya, tetapi tidak terlalu menjadi fokus pembahasan. Masyarakat lebih banyak menyampaikan persoalan pendidikan dan lingkungan yang mereka rasakan langsung,” sebutnya.

Melalui berbagai masukan yang diterima selama reses, DPRD Kota Malang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Khusus untuk persoalan SPMB, saya berharap adanya langkah konkret guna mengurangi kesenjangan antara jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP negeri sehingga akses pendidikan dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh warga Kota Malang,” tukas dia.