Yayasan Katadil Desak Presiden Prabowo Kembalikan TNI ke Jati Diri

Kota Medan, iKoneksi.com — Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025, suara kritis datang dari Yayasan Katalisator Keadilan Indonesia (Katadil Indonesia). Mereka menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengembalikan TNI ke jati dirinya sebagai kekuatan pertahanan profesional yang tunduk pada supremasi sipil, bukan alat politik atau ekonomi.

Dalam rilis resminya, Katadil menegaskan bahwa momentum HUT ke-80 TNI seharusnya dijadikan refleksi mendalam atas reformasi militer yang dinilai belum tuntas sejak digulirkan lebih dari dua dekade lalu.

Peringatan HUT Bukan Ajang Glorifikasi

Yayasan Katadil menilai, perayaan 80 tahun TNI kali ini tidak boleh dimaknai sebagai ajang glorifikasi kemenangan militer, terutama setelah disahkannya Undang-Undang TNI 2025 yang menuai kritik luas dari masyarakat sipil.

Menurut mereka, UU TNI yang baru justru membuka jalan bagi lahirnya kembali “Dwi Fungsi TNI gaya baru” sebuah praktik yang memperluas peran militer di ranah sipil. Hal itu terlihat dari banyaknya jabatan sipil yang kini diisi oleh unsur militer, keterlibatan TNI dalam bisnis ekonomi, hingga penambahan komando teritorial tanpa urgensi jelas.

“Ini bukan langkah menuju profesionalisme pertahanan, melainkan kemunduran reformasi militer. Kita sedang menyaksikan kembalinya bayang-bayang Orde Baru dalam wajah baru,” tegas Katadil dalam pernyataannya.

Reformasi Pertahanan yang Belum Tuntas

Katadil menyoroti maraknya kekerasan dan intimidasi terhadap petani, buruh, mahasiswa, serta aktivis, yang dalam banyak kasus melibatkan unsur militer. Mereka menilai, praktik tersebut menunjukkan bahwa reformasi sektor pertahanan belum benar-benar selesai.

“Kasus-kasus represif yang menjatuhkan korban sipil tidak memiliki kaitan dengan tugas pokok TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Ini murni pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil,” tekan Katadil.

Organisasi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan reformasi TNI secara menyeluruh, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta memastikan setiap prajurit tunduk pada hukum sipil, bukan pada politik kekuasaan atau kepentingan korporasi.

“Prajurit TNI adalah abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Reformasi sejati menuntut keberanian untuk menghapus impunitas di tubuh militer,” tulis mereka.

Purnawirawan Harus Benar-Benar Sipil

Katadil juga menyoroti peran purnawirawan TNI yang kini banyak terlibat di ranah politik dan ekonomi. Mereka menegaskan bahwa status sipil tidak boleh hanya formalitas administratif, melainkan harus benar-benar disertai perubahan perilaku dan orientasi kepentingan.

“Purnawirawan harus tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi sipil, bukan membawa watak komando militer ke ruang publik,” ujar pernyataan itu dengan nada tegas.

Hentikan Dwi Fungsi dan Bisnis Militer

Lebih jauh, Katadil Indonesia menyerukan agar TNI kembali ke barak dan tidak mencampuri urusan sipil, terutama dalam jabatan pemerintahan, BUMN, dan proyek ekonomi nasional. Mereka menilai, praktik Dwi Fungsi TNI gaya baru yang terselubung di balik jabatan sipil atau proyek pemerintah bertentangan dengan prinsip profesionalisme pertahanan.

Salah satu sorotan utama Katadil adalah keterlibatan TNI dalam program MBG (Mega Bumi Gizi), yang mereka sebut sebagai bentuk intervensi militer di sektor sipil.

“Keterlibatan TNI dalam proyek MBG bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalitas pertahanan. Program tersebut seharusnya dijalankan oleh pemerintah sipil, petani, nelayan, dan tenaga profesional,” lugas Katadil.

Mereka juga menolak keras keterlibatan militer dalam pengelolaan koperasi, food estate, BUMN, dan penyaluran bantuan sosial, karena hal itu bukan bagian dari tugas pokok TNI.

Kritik terhadap Penambahan Komando Teritorial

Isu lain yang menjadi sorotan tajam Katadil adalah penambahan komando teritorial baru yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pertahanan modern.

“Penambahan komando teritorial bukan hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi memperluas kontrol militer terhadap kehidupan sipil,” tulis Katadil.

Menurut mereka, kebijakan tersebut justru bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembentukan komando baru, sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit berpangkat rendah, modernisasi alutsista, serta pengembangan riset dan industri pertahanan nasional.

TNI Profesional, Bukan Alat Penindas

Di akhir pernyataannya, Katadil menegaskan bahwa TNI harus menjadi pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan negara, bukan alat penindas.

“Momen 80 tahun TNI harus menjadi titik balik, bukan sekadar perayaan seremonial. Kembalikan TNI ke jati dirinya, hapus praktik impunitas, dan tegakkan supremasi sipil yang sejati,” pungkas Katadil.

Seruan ini menegaskan satu hal: reformasi militer belum selesai. Di tengah euforia perayaan HUT ke-80 TNI, suara rakyat sipil masih menggema, mengingatkan bahwa kekuatan sejati TNI bukan pada senjata, tetapi pada keberaniannya tunduk pada hukum dan keadilan. (04/iKoneksi.com)