Kejari Batu Telusuri Dugaan Korupsi Chromebook Di 11 Sekolah

Kota Batu, iKoneksi.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu mulai memperdalam penyelidikan terkait dugaan korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019 hingga 2022. Selama tiga hari, 13–15 Agustus 2025, sebanyak 11 kepala sekolah dari jenjang SD hingga SMA di wilayah Kota Batu diperiksa secara maraton di kantor Kejari.

Pemeriksaan ini menyoroti distribusi dan pemanfaatan perangkat Chromebook yang diterima sekolah-sekolah penerima bantuan. Dugaan penyimpangan dalam proyek skala nasional ini tengah menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung, dan Kejari Kota Batu mendapat mandat khusus untuk menelusuri realisasi di wilayah hukumnya.

Pemeriksaan Kepala Sekolah, Menguak Alur Bantuan

Kajari Kota Batu Andy Sasongko melalui Kasi Intelijen, M. Januar Ferdian, menegaskan langkah ini adalah bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan transparansi pengadaan barang di sektor pendidikan.

“Pemeriksaan ini merupakan mandat dari Kejaksaan Agung untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan bantuan Chromebook di Kota Batu sesuai aturan. Kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” kata Januar kepada iKoneksi.com saat ditemui di kantor Kejari Kota Batu, Selasa (19/8/2025).

Dari pemeriksaan awal, para saksi mengakui telah menerima perangkat Chromebook melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Umumnya, perangkat diterima dalam kondisi baik dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.

“Namun, ada temuan menarik: salah satu sekolah menyebut sebagian perangkat mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa digunakan secara optimal,” jelasnya.

Dugaan Penyimpangan Jadi Sorotan

Meski mayoritas saksi menyebut perangkat diterima sesuai standar, penyidik tak menutup mata terhadap potensi adanya penyimpangan dalam distribusi maupun kualitas barang. Hal ini sejalan dengan sejumlah indikasi dugaan korupsi yang terjadi di daerah lain dalam program serupa.

“Setiap keterangan saksi akan kami dalami lebih lanjut. Dugaan penyimpangan tidak hanya soal jumlah, tapi juga terkait keberfungsian barang serta proses pengadaan yang harus sesuai regulasi,” tegas Januar.

Pernyataan ini mempertegas posisi Kejari Batu dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Tidak hanya demi kepastian hukum, namun juga untuk memastikan keuangan negara di sektor pendidikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” serunya

Program Digitalisasi Pendidikan dalam Sorotan Nasional

Program Digitalisasi Pendidikan dengan pengadaan Chromebook sejatinya diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Namun, program yang digelontorkan sejak 2019 hingga 2022 ini belakangan menuai sorotan karena potensi adanya praktik korupsi berjamaah di sejumlah daerah.

“Kota Batu kini menjadi salah satu wilayah yang diselidiki. Jika terbukti ada penyimpangan, kasus ini bisa menyeret banyak pihak, mulai dari penyedia barang hingga pihak penerima manfaat yang tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan,” terang Januar.

Komitmen Penegakan Hukum

Kejari Kota Batu menegaskan akan terus mengikuti arahan Kejaksaan Agung untuk menggali fakta hukum lebih dalam. Pemeriksaan saksi dijadwalkan akan berlanjut, dan bukan tidak mungkin daftar pihak yang diperiksa akan bertambah.

“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kepada publik sesuai tahapan proses hukum yang berlaku,” kata Januar.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam setiap program pendidikan yang menggunakan anggaran negara.

“Di satu sisi, digitalisasi pendidikan adalah kebutuhan mendesak. Namun di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tercoreng praktik korupsi,” lugasnya.

Menanti Babak Baru

Masyarakat Kota Batu kini menunggu hasil lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan Kejari. Apakah ada indikasi kuat keterlibatan pihak tertentu? Apakah kerusakan perangkat di sejumlah sekolah hanya masalah teknis, atau justru menjadi pintu masuk menguak penyimpangan yang lebih besar?

“Semua pertanyaan itu akan terjawab seiring berjalannya proses hukum. Satu hal yang pasti, Kami berjanji akan membuka setiap temuan sesuai fakta di lapangan. Publik pun berharap agar penyidikan ini tidak berhenti pada level saksi, melainkan mampu membongkar siapa saja yang bertanggung jawab jika memang terbukti ada korupsi dalam program digitalisasi pendidikan,” pungkas Januar. (05/iKoneksi.com)