Teguh Santosa: Prabowo Bisa Jadi Penengah, Dorong Korea Utara-Selatan Ubah Gencatan Senjata Jadi Perdamaian

Jakarta, iKoneksi.com – Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk membantu membangun kembali kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Presiden RI Prabowo Subianto disebut dapat mengambil peran sebagai negosiator atau penengah apabila kedua pihak membuka ruang bagi proses mediasi.

Akademisi sekaligus Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa mengatakan peluang tersebut tidak terlepas dari reputasi Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan kedua negara Korea. Menurut Teguh, langkah awal yang paling realistis bukan membicarakan reunifikasi, melainkan membangun saling percaya antara Korea Selatan dan Korea Utara.

“Pekerjaan utama kita untuk membangun saling percaya di antara kedua Korea. Minimal itu,” kata Teguh.

Ia menilai upaya membangun kepercayaan menjadi fondasi penting sebelum kedua negara memasuki pembicaraan yang lebih substantif mengenai masa depan hubungan mereka.

Prabowo Dinilai Punya Modal Diplomasi

Permintaan agar Prabowo mengambil peran dalam upaya mediasi menunjukkan adanya ruang bagi diplomasi Indonesia di tengah hubungan kedua Korea yang selama ini diwarnai ketegangan. Posisi Indonesia yang memiliki hubungan dengan Korea Selatan maupun Korea Utara dinilai dapat menjadi modal diplomatik. Dalam konteks tersebut, Prabowo dapat mendorong terciptanya ruang dialog yang lebih terbuka tanpa harus mengambil posisi berpihak kepada salah satu negara.

Teguh menilai pendekatan Indonesia sebaiknya diarahkan pada agenda yang konkret dan dapat diterima kedua belah pihak.

“Selanjutnya, mengajak kedua Korea untuk mengubah perjanjian gencatan senjata 1953 menjadi perjanjian damai,” ujarnya.

Gagasan tersebut menempatkan perubahan status hubungan dari sekadar penghentian konflik menuju perdamaian sebagai sasaran diplomasi yang lebih terukur.

Tak Perlu Masuk Isu Reunifikasi

Teguh menekankan proses tersebut tidak perlu langsung diarahkan pada isu reunifikasi Korea. Menurutnya, agenda yang terlalu jauh justru dapat memperumit proses diplomasi. Karena itu, membangun kepercayaan dan mendorong perubahan perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian damai dinilai lebih realistis sebagai langkah awal.

“Tidak perlu masuk ke isu reunifikasi,” tekan dia.

Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia sebagai fasilitator dialog, bukan pihak yang menentukan bentuk hubungan politik kedua Korea di masa mendatang.

“Jika ruang dialog dapat terbentuk, Indonesia berpotensi memainkan peran untuk mempertemukan kepentingan kedua negara secara bertahap,” terang dia.

Diplomasi Indonesia Diuji

Peran sebagai mediator tentu membutuhkan komunikasi yang hati-hati. Indonesia harus memastikan setiap langkah diplomasi tetap menghormati posisi kedua Korea serta tidak menimbulkan persepsi keberpihakan. Bagi Teguh, tujuan terdekatnya sederhana: mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan.

“Setelah fondasi kepercayaan terbentuk, pembicaraan dapat diarahkan pada upaya mengakhiri secara lebih permanen status konflik yang masih berakar pada Perang Korea,” terangnya.

Lebih jauh ia meminta gagasan mengubah perjanjian gencatan senjata 1953 menjadi perjanjian damai dengan demikian menjadi salah satu agenda yang dapat didorong melalui diplomasi Indonesia.

“Peran Prabowo sebagai penengah, apabila benar-benar mendapat ruang dari kedua pihak, akan menjadi ujian penting bagi kapasitas diplomasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap stabilitas kawasan,” tukas dia.