Wakil Ketua DPRD Kota Batu Dorong Sistem Gate Parking Tekan Bocornya Pendapatan Parkir

Kota Batu, iKoneksi.com — Persoalan kebocoran pendapatan parkir kembali menjadi sorotan DPRD Kota Batu. Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menegaskan bahwa sektor parkir selama bertahun-tahun tidak pernah mencapai target pendapatan dan terus mengalami kebocoran akibat lemahnya tata kelola.

Menurut Ludi, persoalan tersebut bukan hal baru. DPRD, baik melalui rapat komisi maupun pembahasan anggaran, telah berulang kali menyampaikan perlunya perbaikan serius dalam pengelolaan parkir. Namun hingga kini, langkah konkret dinilai belum terlihat signifikan.

“Parkir ini dari tahun ke tahun pendapatannya tidak pernah mencapai target dan kebocoran terus terjadi. Artinya, memang perlu ada perbaikan pengelolaan,” ucap Ludi.

Ia menilai, selama sistem pengelolaan parkir masih berjalan seperti saat ini, upaya meningkatkan pendapatan maupun menekan kebocoran akan sulit tercapai. Ludi menekankan bahwa kunci utama bukan sekadar menaikkan target, melainkan menutup celah kebocoran yang sudah ada.

“Kalau hari ini bocor, ya tutup dulu kebocorannya. Banyak metode yang bisa dilakukan,” katanya.

Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penerapan sistem Gate Parking. Selain itu, sosialisasi kepada juru parkir harus dilakukan secara masif agar setiap transaksi parkir disertai pemberian karcis resmi.

“Juru parkir harus paham parkir wajib pakai karcis. Masyarakat juga harus diedukasi untuk meminta karcis,” tegasnya.

Ludi juga menyinggung pentingnya penataan status juru parkir. Menurutnya, masih banyak juru parkir yang belum resmi sehingga sulit dikontrol. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan dan rawan penyimpangan.

“Kalau juru parkir belum resmi, ya harus diresmikan dulu. Setelah itu dikontrol, dicek, dikelola dengan manajemen yang jelas,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong adanya sistem targeting berbasis data. Setiap titik parkir, kata Ludi, perlu disurvei dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui potensi riil pendapatannya. Survei dilakukan dalam berbagai kondisi, mulai dari hari sepi, normal, hingga ramai.

“Dari situ akan ketemu datanya. Satu titik parkir itu seharusnya dapat berapa. Setelah itu baru ditetapkan targetnya,” jelasnya.

Ia menilai, metode seperti ini bukan hal baru dan sudah banyak diterapkan di daerah lain. Namun, hingga kini belum diadopsi secara optimal di Kota Batu.

“Kalau mau belajar, banyak daerah lain yang sudah melakukan. Inovasinya banyak, tapi di sini belum dijalankan,” sebut Ludi.

Terkait keluhan juru parkir yang tidak memberikan karcis, Ludi menegaskan persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, akar masalahnya terletak pada minimnya sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

“Kalau juru parkir tidak memberi karcis, ya itu berarti ada yang salah. Apakah karena belum disosialisasi, atau karena tidak ada pengawasan,” tutur Ludi.

Meski demikian, Ludi menekankan DPRD tidak berada pada posisi sebagai eksekutor kebijakan. DPRD, kata dia, berperan menyampaikan gagasan, masukan, dan arah kebijakan. Sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami di DPRD ini bukan eksekutor. Kami menyampaikan ide, gagasan, dan arahan. Teknisnya ada di dinas,” seru dia.

Ia merinci, pengelolaan parkir di jalan umum berada di bawah kewenangan dinas perhubungan, sementara parkir di kawasan wisata, rumah makan, dan hotel menjadi tanggung jawab instansi teknis terkait. Karena itu, koordinasi lintas dinas dinilai mutlak diperlukan agar pengelolaan parkir berjalan optimal.

Ludi menutup dengan menegaskan bahwa peningkatan pendapatan parkir sebenarnya sangat mungkin dilakukan jika ada kemauan dan langkah konkret dari pemerintah daerah.

“Kesulitannya di mana, itu yang harus diselesaikan. Kalau mau, ya bisa. Tinggal bagaimana komitmennya,” pungkas Ludi.