Janji Politik Dipertanyakan, Bupati Labura Memilih Diam 1000 Bahasa

Kab Labuhanbatu Utara, iKoneksi.com – Sorotan terhadap realisasi janji politik kembali menguat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Masa jabatan periode pertama Bupati Hendriyanto Sitorus yang telah berjalan hampir empat tahun kini menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Meski kembali terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan, transparansi capaian program dinilai belum sepenuhnya terbuka.

Sejumlah kalangan menilai publik berhak mengetahui sejauh mana visi “Labura Hebat: Cerdas, Religius, dan Sejahtera” telah diwujudkan. Kondisi ini memicu dorongan agar pemerintah daerah lebih terbuka terhadap evaluasi kinerja.

Enam Isu Krusial Jadi Sorotan

Upaya konfirmasi yang dilakukan iKoneksi.com sejak pagi hingga sore hari, Senin (27/4/2026), belum mendapat respons dari pihak Bupati.

Padahal, terdapat enam poin penting yang dinilai krusial untuk dijelaskan kepada publik. Mulai dari realisasi janji politik, penanganan darurat narkoba, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi bagi pelaku UMKM. Seluruh aspek tersebut dinilai langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Hak Publik Menagih Transparansi Kinerja

Kabiro iKoneksi.com Labura, Hendri menegaskan klarifikasi tersebut bukan sekadar permintaan biasa, melainkan bagian dari hak publik atas informasi. Evaluasi terhadap janji politik dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.

“Ketiadaan jawaban dari kepala daerah dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ucapnya.

Publik, menurutnya, tidak hanya membutuhkan narasi keberhasilan, tetapi juga data konkret atas capaian program.

Bungkamnya Otoritas Jadi Sorotan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sikap bungkam ini justru memperkuat tanda tanya terkait komitmen keterbukaan informasi.

Di sisi lain, Hendri menekankan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

“Harapannya, pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap realisasi janji politik yang telah disampaikan,” ungkapnya.