Riset Doktor UB Tawarkan Contract Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Kota Malang, iKoneksi.com – Strategi contract farming dinilai dapat menjadi solusi memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani. Gagasan tersebut disampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB), Selasa (14/7/2026), melalui disertasi berjudul Resiliensi Sistem Pangan dalam Menunjang Ketahanan Nasional melalui Strategi Contract Farming dengan studi kasus PT Food Station Tjipinang Jaya, DKI Jakarta.

Promovendus Idham Arsyad menjelaskan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penguatan sistem contract farming perlu dibarengi pembenahan tata kelola pertanian dari hulu hingga hilir. Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani memperoleh insentif, pendampingan, serta kepastian pembelian hasil panen.

Ia menilai reforma agraria menjadi pekerjaan mendesak yang harus dijalankan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pasokan pangan yang berkelanjutan.

“Kalau reforma agraria dijalankan, produktivitas bisa terjaga. Contract farming juga akan memiliki kepastian pasokan dari sentra-sentra produksi sehingga tidak lagi bergantung pada kondisi yang tidak menentu,” ujar Idham dalam sidang promosi doktor.

Idham juga menyoroti persoalan struktural sektor pertanian, yakni semakin berkurangnya jumlah petani produktif. Menurutnya, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas apabila pemerintah ingin menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Percuma kita mendorong orang bertani kalau petaninya tidak sejahtera. Mereka harus mendapatkan harga yang layak, pendampingan, teknologi, dan perlindungan agar mampu bertahan,” katanya.

Dalam rekomendasi disertasinya, Idham mengusulkan pemerintah pusat mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, khususnya di wilayah sentra produksi pangan. Ia juga mendorong integrasi sertifikasi tanah dengan skema pembiayaan, pengembangan insentif bagi pemilik lahan yang menerapkan sistem sewa berkeadilan, penegakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), program inkubasi petani muda berbasis contract farming, hingga konsolidasi lahan minimal dua hektare per petani.

Selain itu, ia menilai kebijakan pangan nasional harus disusun secara terintegrasi antardaerah. Menurutnya, kondisi produksi pangan di Indonesia berbeda-beda sehingga diperlukan koordinasi yang kuat agar daerah surplus dapat menopang daerah yang mengalami kekurangan produksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengapresiasi hasil penelitian Idham dan berharap kajian akademik tersebut tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan di sektor pangan.

“Semua langkah kita jangan sampai salah arah. Semua kebijakan harus teruji secara teoritik dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai rujukan utama agar kebijakan yang diambil tidak sesat,” kata Muhaimin dalam sambutannya.

Muhaimin juga menyampaikan apresiasi kepada tim promotor dan penguji yang telah mengawal proses akademik tersebut. Menurutnya, penelitian yang dihasilkan di perguruan tinggi diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Mudah-mudahan hasil kajian ini bermanfaat dan menjadi rujukan agar setiap kebijakan yang kita ambil berbasis ilmu pengetahuan,” ujarnya.