Komisi D DPRD Kota Malang Soroti Kesehatan dan Pendidikan, Ginanjar: Ini Hajat Hidup Warga

Kota Malang, iKoneksi.com – Sektor kesehatan dan pendidikan kembali menjadi sorotan serius DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menegaskan dua sektor tersebut merupakan kebutuhan paling mendasar masyarakat yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.

Menurut Ginanjar, Komisi D memiliki posisi strategis karena langsung bersentuhan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial menjadi bagian dari pengawasan dan perjuangan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut.

Ia bahkan menyebut Komisi D sebagai “komisi hajat hidup” masyarakat karena hampir seluruh persoalan dasar warga bermuara di sektor yang diawasi komisi tersebut.

“Jadi Komisi D ini komisi hajat hidup. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial itu adalah hajat hidup dasar masyarakat,” ujar Ginanjar.

Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas Pembangunan Kota Malang

Ginanjar menilai persoalan kesehatan dan pendidikan saat ini menjadi tantangan paling mendesak di Kota Malang. Kedua sektor itu dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan, peningkatan mutu layanan kesehatan dan pemerataan akses pendidikan tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan tepat sasaran. Menurutnya, arah kebijakan tersebut juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang yang menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fokus pembangunan.

“Dan itu terwujud juga dalam RPJMD Kota Malang. Kesehatan dan pendidikan memang menjadi poin utama,” ucap politisi Gerindra itu.

Komisi D Jadi Tempat Curhat Warga Soal BPJS hingga Sekolah

Sebagai wakil rakyat, Komisi D disebut kerap menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan berbagai keluhan layanan publik. Persoalan rumah sakit, akses BPJS, bantuan sosial, hingga pendidikan menjadi aspirasi yang paling sering diterima. Ginanjar mengungkapkan, masyarakat memiliki harapan besar kepada DPRD untuk membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Karena itu, fungsi Komisi D tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga menjadi jembatan antara warga dan pemerintah daerah.

“Komisi D ini memang punya peran kehadiran yang besar di masyarakat. Jadi dua hal itu terus menjadi perhatian. Komisi D ini benar-benar menjadi tempat tumpahan aspirasi masyarakat,” lugasnya.

Ia menambahkan, besarnya jumlah aduan yang masuk menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius dan pembenahan berkelanjutan.

DPRD Minta Layanan Publik Lebih Mudah dan Tepat Sasaran

Dalam konteks pelayanan kesehatan, Ginanjar menilai pemerintah perlu fokus meningkatkan mutu layanan sekaligus mempermudah akses masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. Sementara di sektor pendidikan, pemerataan kualitas dan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, Komisi D akan terus mengawal kebijakan di dua sektor tersebut.

“Selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara optimal, kesehatan dan pendidikan akan tetap menjadi fokus utama kami,” tegas Ginanjar.

“Komisi D DPRD Kota Malang berharap penguatan kebijakan di sektor kesehatan dan pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik yang lebih merata dan berkeadilan,” tukas dia.