FORBES NU Ingatkan PBNU Tak Terjebak Relasi Kekuasaan dan Pemodal Jelang Muktamar

Kota Tangerang Selatan, iKoneksi.com– Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, Forum Bersama (FORBES) NU mengingatkan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak terjebak dalam relasi dengan kekuasaan maupun penyandang dana yang berpotensi menggerus independensi organisasi.

Pesan tersebut dikemukakan dalam Rembug Warga NU Serial II bertajuk “Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Memengaruhi” yang digelar di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026), menjelang Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Koordinator FORBES NU, KH Abdul Waidl, mengatakan muktamar bukan hanya menjadi forum memilih pemimpin baru, tetapi juga momentum membenahi sistem organisasi agar lebih transparan, akuntabel, dan independen.

“Muktamar bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan memperkuat sistem. NU yang besar membutuhkan tata kelola yang besar pula: transparan, akuntabel, dan independen dari segala bentuk intervensi kepentingan,” kata Abdul Waidl kepada wartawan.

Menurutnya, tantangan terbesar NU saat ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan membangun sistem organisasi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas, siapa pun yang memimpin.

Ia menegaskan, NU yang selama hampir satu abad dibangun atas kepercayaan warga, keteladanan para kiai, serta jaringan pesantren tidak boleh bergantung pada logika kekuasaan maupun segelintir pemodal.

“NU dibangun oleh keringat warga, para kiai, dan jaringan pesantren. Karena itu, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh logika kekuasaan atau ketergantungan pada segelintir pemodal. Independensi organisasi adalah syarat utama agar NU tetap mampu menjadi penuntun moral bagi bangsa,” ujarnya.

FORBES NU juga mendorong agar isu pendanaan organisasi dibahas secara terbuka melalui tata kelola yang profesional. Menurut Abdul Waidl, organisasi yang besar justru harus berani membuka ruang evaluasi demi menjaga kepercayaan warga.

“Organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa kuat menutup kritik, tetapi dari seberapa berani membuka ruang evaluasi dan memperbaiki diri. Kepercayaan warga hanya dapat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Siti Khoirun Nikmah, menilai organisasi masyarakat sipil, termasuk NU, memiliki hak untuk mengakses sumber daya pembangunan sebagaimana aktor pembangunan lainnya.

Namun, menurutnya, akses tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan warga, bukan hanya menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

“Kalau itu hanya dinikmati oleh beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan, nah itu yang harus dikritisi. Tapi tidak berarti NU tidak bisa mengakses sumber-sumber ataupun sumber daya pembangunan, karena itu hak sebagai bagian dari institusi negara itu sendiri,” katanya.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, menilai penguatan independensi NU tidak cukup hanya mengandalkan figur pemimpin, tetapi juga membutuhkan sistem organisasi yang profesional.

Menurutnya, PBNU perlu membangun manajemen operasional yang terpisah dari kepentingan politik agar prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dapat berjalan.

“Syuriah dan Tanfidziyah memang harus membentuk semacam manajemen operasional yang steril dari kepentingan-kepentingan. Problemnya, penjaga moral sekaligus masuk ke wilayah yang sangat rasional sehingga rentan terseret relasi kekuasaan,” ujar Ali.

Ia menambahkan, hubungan antara PBNU, pesantren, dan warga NU perlu ditegaskan kembali agar organisasi tetap berpijak pada kepentingan umat.

“Pembenahan tata kelola akan berjalan apabila dibangun di atas komitmen bersama mengenai nilai dan tujuan utama organisasi, bukan semata pada pergantian kepemimpinan,” tandasnya.