HMI Hukum Brawijaya Canangkan Restorasi Gerak, Hidupkan Kembali Tradisi Kritis dan Tolak Kekerasan Seksual

Kota Malang, iKoneksi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Brawijaya memasuki babak baru kepemimpinan. Di bawah nahkoda Ketua Umum Muhammad Teguh Pebrian, Sekretaris Umum Rifki Faiz Rabbani, dan Bendahara Umum Miftakhul Khoyrullah, organisasi kader tersebut mencanangkan agenda besar bertajuk “Restorasi Gerak HMI Komisariat Hukum Brawijaya” sebagai arah perjuangan satu periode ke depan.

Deklarasi gagasan itu disampaikan dalam momentum pelantikan dan pengukuhan kepengurusan baru yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Restorasi gerak yang diusung bukan sekadar pergantian kepemimpinan atau kelanjutan agenda administratif organisasi, melainkan upaya menyeluruh untuk menghidupkan kembali ruh perjuangan HMI sebagai ruang kaderisasi yang aktif, kritis, dan relevan dengan tantangan zaman.

Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Brawijaya, Muhammad Teguh Pebrian, menegaskan organisasi mahasiswa tidak cukup hanya hadir dalam bentuk struktur, nama, dan kegiatan rutin. Menurutnya, organisasi harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai relevansi, manfaat, dan kontribusinya bagi kader, masyarakat, umat, dan bangsa.

“Organisasi akan kehilangan makna ketika hanya sibuk menjaga bentuk, tetapi lupa merawat isi. Karena itu, restorasi yang kami maksud adalah mengembalikan orientasi kaderisasi, budaya diskusi, solidaritas internal, dan keberanian berpihak pada persoalan publik yang substansial,” ujarnya.

Menurut Teguh, HMI Komisariat Hukum Brawijaya memiliki sejarah panjang sebagai salah satu komisariat yang dikenal aktif dalam dinamika gerakan mahasiswa. Karena itu, semangat yang diwariskan para pendahulu harus terus dirawat dan diterjemahkan sesuai kebutuhan zaman.

Baginya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu yang dikenang, melainkan fondasi penting untuk menentukan arah masa depan organisasi.

Hidupkan Kembali Tradisi Intelektual

Teguh menekankan salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah menghidupkan kembali tradisi intelektual yang selama ini menjadi identitas komisariat hukum. Penguatan budaya diskusi, kajian kritis, serta ruang dialektika kader menjadi agenda yang akan diperkuat dalam berbagai program organisasi. Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi sosial, kader HMI dinilai harus memiliki kemampuan berpikir kritis, jernih, dan tidak mudah terjebak dalam sikap reaktif.

“Restorasi juga berarti memulihkan kemampuan organisasi untuk berpikir sebelum bersuara, membaca sebelum bereaksi, dan memahami sebelum menghakimi. Kader harus mampu menghadirkan solusi, bukan sekadar menjadi bagian dari kebisingan,” sebut Teguh.

Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan menjaga nalar kritis dan keberanian moral di tengah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

Terinspirasi Jejak Munir

Sebagai komisariat yang lahir dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, HMI Komisariat Hukum UB juga menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Salah satu figur yang menjadi inspirasi adalah almarhum Munir Said Thalib, aktivis hak asasi manusia yang juga pernah berproses dalam lingkungan HMI Komisariat Hukum,” terang dia.

Ia membeberka bagi pengurus baru, jejak perjuangan Munir menjadi pengingat bahwa kaderisasi harus melahirkan insan yang tidak diam terhadap ketidakadilan serta memiliki keberanian membela kelompok yang lemah dan tertindas. Mereka mengutip pesan Munir yang berbunyi, “Aku harus bersikap tenang walaupun takut, untuk membuat semua orang tidak takut.”

Pesan tersebut dinilai relevan dengan kondisi saat ini ketika ruang publik sering dipenuhi informasi yang menyesatkan, polarisasi, dan konflik kepentingan.

“Keberanian harus tetap berpijak pada nalar yang sehat. Kita ingin kader mampu bersikap tegas tanpa kehilangan kejernihan berpikir,” lugasnya.

Siapkan Kader Moderat dan Adaptif

Selain penguatan kaderisasi, kepengurusan baru juga berkomitmen membangun kader yang moderat dalam berpikir, tangguh dalam proses organisasi, serta adaptif menghadapi era disrupsi teknologi. Menurut Teguh, perubahan zaman tidak boleh menggerus nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Teknologi dapat berkembang pesat, namun komitmen terhadap kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat tidak boleh berubah. Karena itu, restorasi gerak akan diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang lebih tertib, kaderisasi yang lebih humanis, forum diskusi yang lebih produktif, serta penguatan keberpihakan terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.

“Kami ingin HMI Komisariat Hukum Brawijaya menjadi rumah perjuangan yang melahirkan kader berani, jernih, dan berpihak kepada kemanusiaan. Bukan hanya ramai dalam forum, tetapi juga berdampak nyata di tengah masyarakat,” tekannya.

“Dengan semangat tersebut, kepengurusan baru berharap HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya kembali menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang mampu mendengar zaman tanpa kehilangan nilai serta bergerak tanpa kehilangan arah perjuangan,” tutup dia.