Dito Arief Dorong Dialog Paguyuban Angkot dan Trans Jatim Koridor 2, Jangan Sampai Berujung Polemik

Kota Malang, iKoneksi.com – Polemik rencana operasional Bus Trans Jatim Koridor 2 belum sepenuhnya mereda. Penolakan dari paguyuban sopir angkot menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Dewan mendorong agar persoalan tersebut tidak berlarut dan diselesaikan melalui dialog intensif antara pemerintah, operator Trans Jatim, dan perwakilan angkot.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, aspirasi sekaligus kekhawatiran para sopir angkot terhadap kehadiran Koridor 2 tetap harus dihormati. Menurutnya, komunikasi yang belum maksimal menjadi salah satu pemicu munculnya polemik.

Karena itu, Dito meminta komunikasi dengan paguyuban angkot terus dibuka. Pengembangan transportasi massal, kata dia, harus tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan angkutan kota.

“Bagaimana kemudian Trans Jatim Koridor 2 ini bisa berjalan sebagai program, tetapi tidak menimbulkan gangguan atau dinamika yang berkepanjangan. Kami ingin dialog dan komunikasi dengan teman-teman paguyuban terus dilakukan,” ujar Dito, Kamis (6/8).

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti program angkutan pelajar gratis yang hingga kini belum direalisasikan. Padahal, anggaran sebesar Rp1,9 miliar telah disiapkan. Dito menilai keterlambatan program tersebut turut memicu kekecewaan di kalangan pengemudi angkot.

Program itu sebelumnya dijanjikan mulai berjalan pada tahun ajaran baru. Karena itu, DPRD meminta Pemkot Malang segera merealisasikannya.

“Program angkutan pelajar gratis ini sudah kami perjuangkan anggarannya. Kami minta segera direalisasikan karena sebelumnya dijanjikan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru,” katanya.

Dito menegaskan, kehadiran Trans Jatim tidak semestinya dipandang sebagai ancaman bagi angkot. Justru, angkutan kota bisa diarahkan menjadi feeder atau layanan pengumpan yang terintegrasi dengan transportasi massal.

Konsep tersebut, menurut dia, membutuhkan penataan ulang trayek angkot sekaligus skema pembiayaan yang jelas. Tidak hanya mengandalkan satu pihak, pembiayaan perlu melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Malang.

“Ke depan APBD Kota Malang juga harus mulai dialokasikan untuk menata transportasi lokal, mengkaji rute baru, serta menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim. Penanganan transportasi harus dilakukan secara holistik, bukan parsial,” tegasnya.

DPRD berharap komunikasi antara pemerintah, operator Trans Jatim, dan paguyuban angkot dapat segera menghasilkan titik temu. Dengan begitu, modernisasi transportasi publik di Kota Malang bisa tetap berjalan tanpa memunculkan konflik sosial dan mengorbankan angkutan kota.