BPIP Ukur Penerapan Pancasila di Kebijakan Negara, Penyelenggara Negara Diminta Jadi Teladan

Kota Malang, iKoneksi.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak ingin Pancasila berhenti sebagai slogan. Lembaga tersebut mulai mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kebijakan, regulasi, hingga praktik penyelenggaraan negara.

Hal itu disampaikan Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP, Hotrun Siregar dalam kegiatan kuliah tamu Universitas Negeri Malang (UM), Sabtu (8/8/2026).

Hotrun mengatakan, penguatan Pancasila tak cukup hanya menyasar masyarakat. Penyelenggara negara juga harus menjadi contoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan yang dibuat.

“BPIP itu sekarang melakukan pengukuran terhadap semua penyelenggara negara. Melihat sejauh mana penyelenggara negara dalam kebijakan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kebijakan maupun regulasi,” kata Hotrun.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya BPIP memastikan Pancasila tidak sekadar kuat sebagai simbol. Nilai-nilainya harus terlihat dalam praktik penyelenggaraan negara.

Hotrun mengakui, BPIP tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penyelenggara negara mengubah kebijakan. Namun, hasil pengukuran yang dilakukan diharapkan menjadi pesan sekaligus pengingat bagi setiap lembaga negara.

“Memang secara kelembagaan tidak punya kekuatan atau wewenang untuk memaksa. Tapi paling tidak itu pesan awal kepada semua penyelenggara negara bahwa penyelenggara negara itu harus menjadi contoh di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

Di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat, Hotrun menilai kebutuhan terhadap aktualisasi Pancasila justru semakin penting. Perkembangan internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan (AI) membawa peluang sekaligus tantangan baru.

Selain disrupsi teknologi, dia menyebut polarisasi sosial dan krisis integritas sebagai persoalan yang perlu diantisipasi. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter.

“Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Jika dulu tantangannya adalah penjajahan, hari ini tantangannya adalah disrupsi teknologi, polarisasi sosial, dan krisis integritas. Karena itu, Indonesia butuh mahasiswa yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter,” ujarnya.

Hotrun menekankan Pancasila harus ditempatkan sebagai fondasi nilai sekaligus kompas dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan wilayah membutuhkan satu pijakan bersama.

“Pancasila adalah fondasi nilai, arah bangsa, dan kompas perubahan,” tandasnya.

Dalam konteks generasi muda, BPIP juga mendorong mahasiswa mengambil peran sebagai relawan gerakan kebajikan Pancasila. Peran itu, kata Hotrun, tidak harus diwujudkan melalui aksi besar.

Menjaga integritas, bijak bermedia sosial, menolak hoaks, menghargai keberagaman, berkarya untuk masyarakat, hingga aktif bergotong royong dinilai menjadi bentuk sederhana aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan sehari-hari,” pungkasnya.