Andreas Eddy Desak DJP Perluas Basis Pajak Nasional

Jakarta, iKoneksi.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai stagnan dalam memperluas basis pajak nasional. Dalam rapat resmi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (7/5/2025), politikus senior dari PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa strategi yang selama ini dijalankan DJP terlalu repetitif, tidak inovatif, dan belum membuahkan hasil signifikan.

Strategi Lama Dinilai Usang dan Tidak Efektif

Menurut Andreas, DJP terlalu sering mengulang pendekatan yang justru menjadi sumber keluhan publik, yakni berburu di kebun binatang. Ungkapan ini merujuk pada pola DJP yang hanya menyasar wajib pajak yang sudah terdaftar dan patuh, tanpa upaya nyata untuk memperluas cakupan dengan menjaring potensi baru, khususnya dari sektor informal, UMKM, hingga ekonomi digital.

“Para wajib pajak yang patuh itu sudah banyak yang ketar-ketir. Jangan sampai strategi ‘berburu di kebun binatang’ ini terus diulang. Kami ingin melihat ada perubahan,” tegas Andreas dalam forum yang dihadiri pejabat Kementerian Keuangan dan DJP.

Ia menambahkan, pendekatan yang sama selama bertahun-tahun hanya akan menimbulkan kejenuhan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Tolong sampaikan, program spesifik apa yang akan dilakukan untuk memperluas kebun binatang nya, bukan malah menguras yang sudah ada,” ucapnya menantang pihak DJP untuk menghadirkan inovasi nyata.

Potensi Wajib Pajak Belum Tergarap

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dari sekitar 210 juta penduduk usia kerja di Indonesia, hanya 19 juta yang tercatat aktif membayar pajak pada tahun 2023. Padahal, sektor informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyimpan potensi besar yang belum tersentuh secara optimal.

“Apalagi, perkembangan ekonomi digital turut melahirkan pelaku usaha baru di berbagai platform, dari penjual daring, content creator, hingga freelancer global. Namun sayangnya, DJP belum memiliki mekanisme sistematis untuk mengintegrasikan kelompok ini ke dalam sistem perpajakan nasional secara berkelanjutan,” terang Andreas.

Andreas menilai jika pemerintah benar-benar serius ingin meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka perluasan basis pajak tidak bisa lagi menjadi wacana kosong.

“Harus ada langkah konkret yang menyasar akar permasalahan dan menjangkau potensi yang belum tergarap,” sebut Andreas.

Tax Ratio Indonesia Masih Rendah

Selain soal basis pajak, Andreas juga mengangkat isu rendahnya tax ratio Indonesia. Tahun 2023, tax ratio tercatat hanya 8,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB), tertinggal jauh dari rata-rata negara ASEAN yang berada di atas 14%.

“Ini menunjukkan bahwa kita masih punya pekerjaan rumah besar dalam hal keadilan dan efektivitas sistem perpajakan,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan penambahan jumlah wajib pajak harus dibarengi dengan edukasi publik, penguatan sistem, serta keadilan dalam penegakan regulasi perpajakan. Menurutnya, jangan sampai reformasi perpajakan hanya menjadi proyek elit tanpa menyentuh kebutuhan dan pemahaman masyarakat luas.

Tuntutan Reformasi Nyata dan Berkelanjutan

Mengakhiri pernyataannya, Andreas mendesak DJP agar menyampaikan secara terbuka kepada publik program-program reformasi yang bersifat konkret, terukur, dan berbeda dari pendekatan tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui arah kebijakan perpajakan nasional dan merasakan kehadiran negara secara adil dalam pemungutan pajak.

“Ini bukan hanya soal menambah penerimaan, tapi soal keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jangan sampai publik merasa dijadikan target tanpa melihat transparansi dan perubahan nyata,” tutup Andreas.

Seruan Andreas ini menjadi alarm penting bagi DJP dan pemerintah untuk segera berbenah. Apalagi di tengah kebutuhan fiskal yang terus meningkat, memperluas basis pajak secara adil dan menyeluruh bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. (04/iKoneksi.com)