Anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2026 Melejit Rp 335 Triliun

Jakarta, iKoneksi.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam RAPBN 2026. Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026, disebutkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk program ini.

Jumlah tersebut melonjak tajam hingga 96 persen dibandingkan tahun anggaran 2025 yang hanya sebesar Rp 171 triliun. Lonjakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi.

Target Penerima Manfaat

Program MBG 2026 ditargetkan menyentuh 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah. Dengan skala yang masif ini, pemerintah berharap kualitas generasi mendatang dapat lebih terjamin melalui pemenuhan gizi sejak dini.

Menu makanan yang akan diberikan tidak hanya berupa bahan pokok, tetapi juga mencakup lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Semua menu disusun berdasarkan standar gizi yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin penerima manfaat.

Lebih jauh, program ini juga menekankan penggunaan bahan pangan lokal. Pemerintah menegaskan bahwa kecukupan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, serta keterjangkauan makanan tetap menjadi prioritas utama.

Sistem Distribusi dan Pengawasan

Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Satuan ini bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan bergizi kepada peserta program.

Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan dukungan ahli gizi. Kehadiran tenaga ahli diharapkan mampu menjaga kualitas makanan, kebersihan, serta kelancaran distribusi kepada penerima manfaat.

Hingga pertengahan 2025, tercatat sudah ada 5.103 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Jaringan ini bahkan melibatkan dukungan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), hingga pelaku usaha lokal.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, Selasa (12/8/2025).

Peran UMKM dan Multiplier Effect

Menurut Dadan salah satu keunikan program MBG adalah keterlibatan UMKM lokal, khususnya sektor makanan dan minuman, dalam penyediaan bahan maupun olahan makanan bergizi. Dengan langkah ini, pemerintah berharap program tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

“Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM sangat diperlukan agar kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dadan Hindayana menambahkan, setiap satuan pelayanan rata-rata membutuhkan biaya Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar.

“Total perputaran dana yang melibatkan mitra mencapai hampir Rp 28 triliun, dan menariknya, dana tersebut bukan berasal dari APBN, melainkan dari kontribusi mitra,” sebutnya.

Serapan Anggaran dan Tantangan ke Depan

Sejauh ini, Dadan menyebutkan anggaran APBN yang digunakan untuk program MBG mencapai Rp 8,2 triliun, yang difokuskan pada intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

“Dengan target 82,9 juta peserta pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memastikan distribusi berjalan lancar, kualitas makanan tetap terjaga, serta keterlibatan masyarakat terus diperkuat. Namun, besarnya lonjakan anggaran yang disiapkan menjadi sinyal kuat bahwa negara benar-benar ingin menyiapkan fondasi SDM yang lebih unggul di masa depan,” tukas Dadan. (05/iKoneksi.com)