BAMPERSU Gedor Kejati, Bongkar Skandal Ganda di Labura

Kota Medan, iKoneksi.com — Suasana di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berubah panas saat ratusan massa dari Barisan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Sumatera Utara (BAMPERSU) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka tidak hanya datang membawa spanduk, karton tuntutan, dan semangat perjuangan, tapi juga membawa laporan resmi ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kejati Sumut.

Dengan mengusung dua isu besar yang menyeret Dinas Pertanian dan BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), BAMPERSU menuntut penegakan hukum tanpa kompromi terhadap dugaan praktik korupsi yang mereka anggap mencederai kepercayaan rakyat.

Skandal PSR: Lahan Karet Disulap Jadi Sawit?

Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Labura. Program nasional ini sejatinya dirancang untuk menggantikan kebun sawit tua dengan tanaman baru yang produktif. Namun, di lapangan, temuan BAMPERSU menyebut adanya manipulasi mencolok: lahan karet dijadikan objek replanting sawit.

Dalam orasinya, Ketua Aksi Zainal Abidin Dalimunthe mengungkap lahan yang seharusnya ditanami sawit justru masih aktif sebagai lahan karet. Selain itu, ia menyoroti proses pengadaan bibit sawit oleh CV Risana Jaya Lestari senilai Rp318.824.000, yang menurut hasil investigasi lapangan, tidak memenuhi spesifikasi teknis. Bibit yang seharusnya berumur 11 bulan, justru diduga hanya berusia 5 hingga 7 bulan saat tiba pada April 2025, meski dalam dokumen tercantum tanggal serah terima pada Januari.

“Ini pelecehan terhadap program nasional, dan upaya sistematis merugikan negara,” tekan Zainal.

Proyek Jalan Rusak, BPBD Labura Diduga Membiarkan

Tak hanya Dinas Pertanian, BPBD Labura juga tak luput dari tuntutan massa. Proyek infrastruktur berupa perbaikan jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah di Jalan Stadion menuju SMA Negeri 1 Kualuh Ledong yang dikerjakan oleh CV RH, disebut-sebut bermasalah.

Temuan BAMPERSU mengindikasikan:

1. Keterlambatan pekerjaan senilai Rp3.128.318,89, namun tidak disetorkan ke RKUD.

2. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp194.327.450,65, yang belum ditindaklanjuti hingga kini.

Kobul Harahap, Koordinator Lapangan BAMPERSU, menyatakan dengan lantang bahwa ini bukan persoalan administrasi semata, melainkan indikasi pembiaran terhadap kerugian negara.

“Di mana tanggung jawab moral dan publik para pejabatnya?” ujarnya dengan nada tinggi.

Tuntutan Tegas dan Langkah Strategis

Dalam surat pernyataan bernomor 28/BAMPERSU/III/2025, massa aksi menuntut Kejati Sumut untuk:

– Membentuk tim khusus memeriksa Dinas Pertanian dan BPBD Labura.

– Memanggil dan memeriksa Direktur CV Risana Jaya Lestari.

– Mendorong Inspektorat dan BPK Sumut untuk menghitung ulang kerugian negara.

– Mendesak Bupati Labura agar segera memecat pejabat yang terlibat.

Aksi ini pun dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan diakhiri dengan penyampaian laporan ke berbagai instansi: Kejati, BPK, Inspektorat, Polda, hingga Kantor Bupati.

Politik Lokal dan Budaya Oligarki

Mengapa Labura rentan terhadap skandal seperti ini? Menurut pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya, korupsi di Labura bukan hanya akibat lemahnya pengawasan, tetapi juga karena pola oligarki lokal yang menyandera proses pengambilan kebijakan.

“Kolaborasi gelap antara oknum ASN, pengusaha lokal, dan elite politik menciptakan jaringan tak kasat mata yang sulit dibongkar tanpa tekanan masyarakat,” ujarnya.

BAMPERSU Nyatakan Ini Baru Permulaan

Di akhir aksi, Kobul Harahap menegaskan bahwa perjuangan BAMPERSU tidak akan berhenti.

“Kalau tidak ditindak, kami akan datang lagi, bahkan menduduki kantor bupati. Ini bukan gerakan seremonial, ini panggilan hati nurani!” tegasnya.

Catatan Redaksi:

Kasus yang diangkat oleh BAMPERSU menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat dan aparat hukum untuk tidak lengah dalam mengawasi implementasi program strategis di daerah. Bila pengawasan sipil tidak dimaknai sebagai mitra, maka kerusakan sistemik hanya tinggal menunggu waktu. Labura sedang menguji integritas negara. Dan rakyat menonton. (04/iKoneksi.com)