Bhima Yudhistira Kritik Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 T

Jakarta, iKoneksi.com – Pemerintah mengalokasikan porsi anggaran yang sangat besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di sektor pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total Rp 757,8 triliun anggaran pendidikan, sekitar 44 persen atau Rp 335 triliun dialokasikan khusus untuk MBG.

Angka fantastis ini mendapat sorotan tajam dari pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS). Menurutnya, MBG justru mengambil porsi anggaran yang terlalu besar dari pos pendidikan.

“MBG mengambil porsi yang cukup besar dari pos belanja lain, bukan sekadar dari efisiensi anggaran,” tegas Bhima kepada iKoneksi.com, Sabtu (16/8/2025).

Lebih Besar dari Anggaran Kesehatan

Bhima menyoroti bahwa besaran dana MBG bahkan jauh melampaui alokasi sektor vital lainnya. Anggaran MBG Rp 335 triliun tercatat lebih besar daripada anggaran kesehatan yang hanya mendapat Rp 244 triliun.

“Bahkan MBG jauh di atas anggaran kesehatan. Begitu juga di pos pendidikan, porsinya sangat besar,” tuturnya.

Dengan besarnya anggaran ini, Bhima menilai program MBG bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan justru menggantikan prioritas lain yang lebih mendesak.

Ancaman Bagi Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

Bhima menilai alokasi yang begitu besar untuk MBG berpotensi mengorbankan pos penting lainnya, terutama untuk kesejahteraan guru, dosen, serta peningkatan kualitas pendidikan nasional.

“Imbasnya, demi MBG, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan jadi dinomorduakan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak serius pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi program komplementer, bukan substitusi dari kebijakan pendidikan dan pembangunan SDM.

“Ini mengancam kualitas SDM ke depan, padahal MBG harusnya pelengkap, bukan pengganti upaya perbaikan SDM,” tegas Bhima, yang juga alumni LPDP.

Potensi Jadi Ladang Korupsi

Selain menyoal besarannya, Bhima juga mengingatkan soal tata kelola MBG yang hingga kini dinilai masih bermasalah. Ia menyinggung kasus keracunan hingga dugaan penyimpangan yang sudah sempat terjadi di beberapa daerah.

Menurut Bhima, jika tata kelola tidak segera dibenahi, dana sebesar Rp 335 triliun sangat rawan menjadi ladang korupsi.

“Kalau tata kelola tidak diperbaiki dulu tapi anggaran ditambah besar, maka ke depan MBG bisa jadi ladang korupsi,” sebutnya mengingatkan.

Tiga Saran Perbaikan Tata Kelola MBG

Bhima kemudian memberikan tiga rekomendasi utama agar program MBG tidak melenceng dari tujuan awalnya:

1. Pengawasan Berlapis
   Pengadaan barang dan jasa untuk MBG harus diawasi secara berlapis dengan sistem transparan agar tidak terjadi mark up atau penggelembungan harga.
2. Portal Pelaporan Publik
   Pemerintah perlu menyediakan portal pelaporan berbasis whistleblowing system yang aktif, sehingga masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi maupun kasus keracunan dengan cepat.
3. Bebas dari Intervensi Politik
   Perusahaan yang mengelola MBG tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Bhima menilai pelibatan parpol hanya akan membuka ruang konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan anggaran.

“Perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik tidak boleh ikut-ikutan MBG,” tegasnya.

Target dan Harapan Pemerintah

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan bahwa MBG ditujukan untuk meningkatkan layanan gizi hingga pelosok negeri. Program ini ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, meliputi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

“Rincian RAPBN Pendidikan 2026 mencatat, Rp 150,1 triliun dialokasikan untuk sekolah dan kampus, Rp 401,5 triliun untuk siswa dan mahasiswa, Rp 178,7 triliun untuk guru, dosen, serta tenaga kependidikan. Dari total itu, Rp 335 triliun dipatok khusus untuk MBG,” urai Bima.

Dengan angka jumbo dan ambisi besar, MBG memang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah. Namun kritik dari Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa program ini bisa jadi pedang bermata dua: di satu sisi membantu perbaikan gizi generasi muda, tapi di sisi lain berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan dan membuka peluang praktik korupsi. (05/iKoneksi.com)